Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa keputusan PDI Perjuangan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak berkaitan dengan pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto. Pernyataan ini disampaikan Dasco untuk meluruskan berbagai spekulasi publik yang mengaitkan manuver politik PDIP dengan kepentingan hukum internal partai.
Dalam beberapa hari terakhir, PDIP menjadi sorotan karena mengambil sikap politik yang tidak sepenuhnya berseberangan dengan pemerintah. Banyak pihak menduga bahwa sikap tersebut berkaitan erat dengan keputusan Presiden Prabowo yang memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya tersandung kasus hukum.
Namun, Dasco secara tegas menyebut bahwa tidak ada kaitan antara dua hal tersebut. Menurutnya, sikap politik PDIP merupakan hasil dari perhitungan strategis yang lebih luas, tidak bersifat transaksional.
“Dukungan PDIP kepada pemerintahan bukan karena amnesti. Itu dua hal yang berbeda. Mereka mengambil posisi sebagai penyeimbang, bukan bagian dari kabinet,” ujar Dasco dalam keterangannya kepada media, Sabtu (3/8/2025).
Klarifikasi Dasco dan Respons PDIP
Penegasan Dasco ini sekaligus menjawab spekulasi mengenai pertemuan antara elite Gerindra dan pimpinan PDIP yang disebut-sebut sebagai bagian dari “kesepakatan politik”. Beberapa tokoh bahkan menuduh bahwa keputusan Prabowo memberi amnesti merupakan bentuk barter politik untuk mendapatkan dukungan dari partai berlambang banteng tersebut.
PDIP sendiri juga telah membantah tudingan tersebut. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyebut bahwa dukungan terhadap pemerintahan Prabowo bukanlah bentuk transaksi politik, melainkan bagian dari sikap konstitusional partai.
“Tidak benar jika dikatakan ada barter politik antara amnesti Hasto dan sikap dukungan PDIP. Kami mendukung jika kebijakan pemerintah pro-rakyat, namun tetap akan kritis jika menyimpang,” ucap Said.
Dalam forum Kongres VI PDIP yang digelar di Bali pekan lalu, partai menyatakan bahwa mereka tidak akan menjadi oposisi, tetapi juga tidak akan masuk ke dalam pemerintahan. Posisi PDIP adalah sebagai penyeimbang — mendukung jika benar, dan mengkritik jika keliru.
Keputusan PDIP untuk mengambil posisi di luar pemerintahan, namun tetap memberi dukungan, mencerminkan dinamika baru pasca Pemilu 2024. Dalam beberapa pernyataan publik, elite partai menyebut bahwa langkah ini bertujuan menjaga stabilitas nasional serta memperkuat demokrasi yang sehat.
Baca juga : PN Jakpus Diperketat Jelang Sidang Hasto dan Vonis Tom Lembong
Langkah ini pun mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Partai Gerindra. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa keberadaan PDIP sebagai mitra kritis akan memperkuat kinerja pemerintahan Prabowo ke depan.
Sementara itu, amnesti terhadap Hasto Kristiyanto tetap menuai pro dan kontra. Namun keputusan tersebut telah disahkan secara resmi melalui surat Presiden dan disetujui oleh DPR RI, tanpa intervensi dari kekuatan politik manapun.
Dengan demikian, narasi bahwa dukungan PDIP kepada pemerintah merupakan hasil “imbalan” atas amnesti Hasto dianggap tidak berdasar dan telah dibantah oleh kedua belah pihak.
