Kasus tragis kasus kematian Prada Lucky di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengguncang publik dan memicu respons keras dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Prada Lucky Namo, seorang prajurit TNI AD yang baru dua bulan bertugas, meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh lebam dan luka. DPR menegaskan bahwa kematiannya harus diusut tuntas tanpa kompromi.
Perhatian datang dari berbagai komisi, termasuk Komisi I dan Komisi III DPR. Mereka mendesak agar penyelidikan dilakukan secara transparan, terbuka, dan akuntabel. Dugaan kuat mengarah pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh senior di lingkungan satuan tugas tempat almarhum berdinas. Penegakan hukum yang adil menjadi sorotan utama agar kepercayaan publik terhadap institusi militer tetap terjaga.
DPR Tekankan Transparansi Penanganan
Anggota Komisi I DPR RI dari Dapil NTT II, Gavriel Putranto Novanto, menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan di tubuh militer tidak bisa dibenarkan. Ia meminta Panglima TNI dan Polisi Militer agar bertindak cepat dan tegas terhadap semua oknum yang terlibat dalam kasus kematian Prada Lucky.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman juga mendesak adanya pengusutan menyeluruh. Menurutnya, keluarga korban dan masyarakat berhak mendapatkan keadilan. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada impunitas dalam kasus ini, apalagi melibatkan aparat negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat.
Kematian Prada Lucky menjadi cerminan buruk sistem pembinaan prajurit muda. Jika benar kekerasan dilakukan oleh senior, maka sistem pembinaan dan pengawasan internal perlu dievaluasi ulang secara serius.
Pihak rumah sakit yang memeriksa jenazah mengungkapkan adanya luka memar dan lebam di beberapa bagian tubuh korban. Bahkan terdapat luka tusuk di punggung dan kaki. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kasus kematian Prada Lucky bukan karena kecelakaan biasa, melainkan akibat tindak kekerasan sistematis.
Baca juga : Penyalahgunaan Dana CSR BI oleh Anggota DPR Disorot KPK
Keluarga korban, yang juga memiliki latar belakang militer, menolak upaya penutupan kasus ini. Mereka menginginkan proses hukum ditegakkan tanpa adanya perlindungan terhadap pelaku, siapapun mereka. Sorotan publik pun semakin tajam, terutama dari masyarakat NTT yang merasa kehilangan salah satu putra terbaiknya secara tidak wajar.
Hingga saat ini, pihak Kodam IX/Udayana maupun Kementerian Pertahanan belum memberikan pernyataan resmi yang lengkap. Namun tekanan dari parlemen dan publik terus meningkat agar semua pihak yang terlibat dalam kasus kematian Prada Lucky segera dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
