Ribuan warga memadati Alun-Alun Pati dan kantor bupati pada Rabu, 13 Agustus 2025, dalam aksi yang diberi tajuk demo Bupati Pati. Aksi ini dipicu kekecewaan terhadap Bupati Sudewo yang dianggap membuat kebijakan kontroversial. Salah satunya adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, yang meski sudah dicabut, tetap meninggalkan kemarahan di tengah masyarakat.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membawa spanduk besar, keranda mayat simbolis, serta menyuarakan tuntutan pengunduran diri bupati. Suasana memanas saat orator mengingatkan kembali berbagai kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, mulai dari rencana perubahan Alun-Alun hingga pemberlakuan lima hari sekolah yang dinilai merugikan.
Lima Tuntutan Utama Warga
Dalam demo Bupati Pati ini, warga mengajukan lima tuntutan tegas. Pertama, mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Kedua, menolak kebijakan lima hari sekolah. Ketiga, menghentikan proyek renovasi Alun-Alun Pati yang memakan biaya miliaran. Keempat, membatalkan kenaikan PBB yang dinilai memberatkan masyarakat. Kelima, memberikan keadilan bagi pegawai RSUD yang diberhentikan tanpa pesangon.
Koordinator lapangan, Husein, menyatakan bahwa aksi ini akan terus berlangsung jika tuntutan tidak dipenuhi. Ia menegaskan bahwa masyarakat telah kehilangan kepercayaan kepada bupati dan menginginkan kepemimpinan baru yang berpihak pada rakyat. “Ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi peringatan keras bahwa kebijakan pemerintah daerah harus selaras dengan kebutuhan warga,” ujarnya.
Pihak kepolisian mengerahkan ribuan personel gabungan TNI-Polri untuk menjaga ketertiban. Aparat berupaya melakukan pendekatan persuasif agar demonstrasi tetap berlangsung damai. Hingga siang hari, situasi sempat memanas namun terkendali berkat koordinasi yang baik antara pihak keamanan dan perwakilan massa.
Pengamat politik menilai demo Bupati Pati ini memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas pemerintahan daerah. Gelombang protes yang besar menunjukkan adanya jarak antara pengambil kebijakan dan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan bijak, situasi ini berpotensi memicu ketegangan politik yang lebih luas.
Baca juga : Demo Sopir Truk Tolak ODOL: Blokade Jalan Ahmad Yani Surabaya Lumpuhkan Lalu Lintas
Meski demikian, momentum ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk membuka dialog dengan masyarakat. Dengan merespons tuntutan warga secara konkret, pemerintah dapat memulihkan kepercayaan publik. Langkah seperti pembentukan tim independen untuk mengevaluasi kebijakan, serta keterbukaan informasi publik, dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa mendatang.
Banyak pihak berharap aksi ini menjadi pelajaran berharga bagi pejabat daerah lain, bahwa partisipasi masyarakat dan komunikasi yang transparan adalah kunci menjaga stabilitas pemerintahan. Ke depan, warga Pati menantikan langkah nyata yang dapat mengembalikan rasa percaya mereka terhadap pemimpin daerahnya.
