Pramono Subianto menegaskan komitmennya dalam membenahi tata kota Jakarta dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Menurutnya, pembangunan kota harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat, terutama warga kecil yang kerap menjadi korban penggusuran paksa.
Jakarta Hadapi Masalah Tata Kota Kompleks
Sebagai ibu kota, Jakarta selama puluhan tahun menghadapi tantangan berat terkait tata kota. Kepadatan penduduk, kawasan kumuh, banjir, hingga keterbatasan lahan menjadi persoalan utama yang kerap dihadapi setiap kepala daerah.
Namun menurut Pramono, selama ini banyak kebijakan pembangunan yang terlalu mudah mengambil jalan pintas dengan menggusur warga miskin. “Pembangunan harus tetap memperhatikan hak hidup masyarakat. Kota bukan hanya milik segelintir orang kaya, tapi juga milik mereka yang hidup di pinggiran,” tegasnya.
Komitmen Pramono: Tata Kota Berkeadilan
Dalam berbagai kesempatan, Pramono menegaskan bahwa reformasi tata kota Jakarta membutuhkan perubahan pendekatan. Ia mengusulkan sejumlah langkah prioritas:
- Menghentikan penggusuran paksa di kawasan padat penduduk.
- Memberikan solusi penataan kampung berbasis partisipasi warga.
- Mengembangkan hunian vertikal yang terjangkau bagi masyarakat kecil.
- Memperbaiki akses transportasi umum yang terintegrasi.
- Menambah ruang terbuka hijau tanpa mengorbankan pemukiman warga.
Menurut Pramono, komitmen memperbaiki tata kota Jakarta tidak boleh mengorbankan rasa keadilan. Setiap kebijakan pembangunan harus memberikan jaminan bahwa warga tetap memiliki tempat tinggal yang layak di kota mereka sendiri.
Belajar dari Pengalaman Internasional
Pramono mencontohkan sejumlah kota dunia yang sukses merevitalisasi kawasan padat tanpa harus menggusur warga secara paksa. Program peremajaan kampung yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat terbukti lebih efektif menjaga stabilitas sosial.
“Kita bisa belajar dari pengalaman negara lain. Kuncinya adalah adanya kemauan politik dan menghargai warga sebagai bagian dari solusi, bukan hambatan,” ujarnya.
Tantangan Penataan Jakarta ke Depan
Meski komitmen Pramono mendapat banyak dukungan, tidak sedikit pula tantangan yang akan dihadapi. Jakarta sebagai kota megapolitan memiliki kepentingan ekonomi, bisnis, dan infrastruktur yang kompleks.
Proyek-proyek besar seperti normalisasi sungai, pelebaran jalan, hingga pembangunan kawasan bisnis sering menempatkan warga kecil dalam posisi terancam. Oleh karena itu, Pramono menekankan pentingnya pendekatan negosiasi, musyawarah, serta pemberian kompensasi yang adil.
“Kita tidak anti pembangunan, tapi kita menolak pembangunan yang mengorbankan rakyat kecil,” tegasnya.
Dukungan Masyarakat
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyambut baik komitmen Pramono dalam memperbaiki tata kota Jakarta. Mereka menilai pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar kebijakan publik.
“Selama ini rakyat kecil hanya jadi korban kebijakan. Kami mendukung langkah Pramono yang berani menempatkan keadilan sosial sebagai prioritas utama,” kata Ahmad, salah satu aktivis hak-hak warga Jakarta.
Komitmen Pramono untuk membenahi tata kota Jakarta tanpa penggusuran paksa menjadi harapan baru bagi masyarakat ibu kota. Dengan mengutamakan keadilan sosial, partisipasi warga, dan solusi jangka panjang, Jakarta berpotensi menjadi kota megapolitan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
