Pernyataan Purbaya Kilang menjadi sorotan usai cuplikan rapat kerja dengan parlemen menyebar luas. Dalam forum itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekan pentingnya percepatan proyek kilang dan efisiensi impor BBM. Ia menegaskan kebutuhan tata kelola yang rapi, transparan, serta target waktu yang terukur agar belanja negara memberi hasil nyata bagi pasokan energi.
Di sisi lain, Purbaya memahami sensitivitas isu keselamatan fasilitas dan meminta diskusi tetap berbasis data. Ia mendorong koordinasi lintas kementerian, Pertamina, dan serikat pekerja agar keputusan teknis dan komunikasi publik tidak saling bertabrakan. Fokusnya adalah kepastian proyek dan perlindungan pekerja, sembari memastikan ruang dialog tetap terbuka untuk menampung masukan lapangan.
Rincian Sikap Menkeu dan Pokok Kebijakan
Purbaya Yudhi Sadewa menitikberatkan tiga hal: penuntasan proyek kilang yang tertunda, penguatan pengawasan risiko operasional, serta transparansi progres. Ia meminta peta jalan investasi yang realistis—mulai dari pendanaan, jadwal konstruksi, hingga uji kesiapan operasi—agar akuntabilitas mudah diaudit. Dalam konteks ini, Pernyataan Purbaya Kilang diarahkan untuk menyamakan persepsi bahwa percepatan fisik harus berjalan seiring standar keselamatan.
Menkeu juga menyoroti beban fiskal impor dan kebutuhan substitusi dengan kapasitas domestik. Ia mendorong penataan rantai pasok, audit biaya proyek, dan penggunaan instrumen pembiayaan yang efisien agar tidak membebani APBN. Di ruang komunikasi, Purbaya meminta pesan pemerintah disampaikan utuh—tujuan, indikator, dan batas waktu—supaya potongan video tidak memunculkan makna yang bergeser. Dengan pendekatan ini, ia berharap kepercayaan publik naik dan ruang spekulasi menurun.
Serikat pekerja menuntut klarifikasi atas frasa yang dianggap multitafsir serta menegaskan pentingnya narasi berbasis temuan resmi. Purbaya merespons dengan membuka kanal dialog terjadwal dan menugaskan jajarannya menyusun lembar fakta yang ringkas mengenai progres kilang, titik kendala, serta rencana perbaikan. Pernyataan Purbaya Kilang dalam tahap ini diarahkan untuk menjembatani kepentingan pekerja, manajemen, dan regulator tanpa mengorbankan akurasi.
Baca juga : Ultimatum Pajak Purbaya Kejar 200 Penunggak Rp60 Triliun
Untuk mencegah kekisruhan berulang, Menkeu mengusulkan protokol komunikasi krisis yang menyatukan istilah teknis, alur verifikasi, dan daftar kontak juru bicara. Ia juga mendorong audit independen atas proyek strategis dan publikasi laporan berkala agar masyarakat dapat memantau kemajuan. Pada tataran operasional, Purbaya menekankan pelatihan keselamatan, simulasi darurat, dan inspeksi terpadu sehingga standar lapangan tidak hanya tertulis, tetapi benar benar dijalankan.
Ke depan, Purbaya menargetkan konsolidasi data proyek, dashboard pemantauan real time, dan forum koordinasi lintas lembaga setiap triwulan. Evaluasi akan menilai ketepatan jadwal, serapan anggaran, dan indikator keselamatan. Dengan disiplin prosedur dan komunikasi yang presisi, Pernyataan Purbaya Kilang diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola energi—mendorong percepatan kapasitas domestik, melindungi pekerja, dan menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan yang menyangkut hajat hidup banyak orang.
