Dugaan Mark Up Whoosh menjadi sorotan setelah Mahfud MD menyebut aparat bisa langsung menelusuri indikasi pidana tanpa harus menunggu laporan formal. Ia menegaskan ruang publik sudah dipenuhi informasi awal, sehingga lembaga penegak hukum semestinya mampu membangun pengetahuan perkara, memilah data, dan menguji klaim yang beredar. Pada titik ini, yang dibutuhkan publik adalah kepastian bahwa proses penyaringan fakta berjalan objektif, transparan, dan tidak ditarik ke polarisasi politik.
Pernyataan Mahfud direspons oleh KPK dengan penegasan bahwa penyelidikan dapat dimulai dari penelusuran internal. Lembaga antirasuah juga membuka kanal aduan masyarakat agar bahan awal bisa dipadukan dengan bukti administratif. Perdebatan tentang Dugaan Mark Up Whoosh akhirnya bergeser ke soal metodologi: bagaimana memastikan data yang tersebar di media memenuhi standar pembuktian, siapa yang berwenang memverifikasi, dan kapan publik akan memperoleh pembaruan resmi atas progres penanganan.
Respons Resmi dan Sumber Informasi Awal
KPK menjelaskan mekanisme case building yang menggabungkan telaah dokumen, klarifikasi awal, serta pemetaan para pihak sebelum status perkara dinaikkan. Skema ini dirancang untuk menjaga akurasi sejak hulu, terutama ketika informasi berasal dari siaran televisi, podcast, atau laporan opini. Dalam praktiknya, penyidik menilai relevansi angka, kronologi perubahan biaya, dan kesesuaian dengan aturan pengadaan. Pada saat yang sama, Mahfud menilai proses idealnya tidak membebani pelapor dengan persyaratan berlebihan, asal indikator awal dapat ditunjukkan secara rasional terkait Dugaan Mark Up Whoosh dan dampaknya ke keuangan negara.
KPK juga mengingatkan batasan: lembaga penegak hukum tetap memerlukan pijakan data yang dapat diuji, termasuk dokumen kontrak, adendum, risalah rapat, dan hasil audit internal. Di sinilah peran koordinasi lintas-otoritas penting, mulai dari inspektorat hingga auditor eksternal. Laporan kemajuan perlu diumumkan berkala agar publik mengetahui perbedaan antara kabar, klaim, dan temuan resmi. Dengan ritme komunikasi yang rapi, sengkarut informasi tidak akan mengacaukan fokus pembuktian atas Dugaan Mark Up Whoosh yang menjadi perhatian luas.
Baca juga : Prabowo Tanggapi Aksi Protes dengan Kebijakan Nyata
Kasus ini memunculkan kebutuhan memperbarui standar keterbukaan proyek strategis: dasbor biaya, jejak perubahan kontrak, dan alasan teknis setiap adendum. Prinsipnya sederhana, masyarakat berhak melihat angka pokok, metode perhitungan, serta risiko yang menyertai keputusan pendanaan. Transparansi seperti ini tidak hanya memudahkan auditor, tetapi juga menekan ruang spekulasi yang kerap menimbulkan distorsi. Pemerintah dan operator proyek didorong menyajikan ringkasan awam tentang komponen biaya sehingga perbedaan tafsir dapat dipersempit sejak awal.
Di tingkat penegakan, jalur koordinasi antarlembaga sebaiknya menetapkan tenggat telaah dan indikator yang bisa dipantau publik: nilai kerugian sementara, tahapan klarifikasi, hingga keputusan menaikkan status perkara. Pendidikan publik juga diperlukan agar masyarakat memahami perbedaan temuan audit dan pembuktian pidana. Jika semua langkah ditempuh konsisten, penanganan Dugaan Mark Up Whoosh akan menjadi preseden baik: tegas pada bukti, terbuka pada data, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
