Dana Ngendap Pemda kembali memicu silang data setelah otoritas pusat menyorot saldo kas daerah yang dinilai besar di perbankan. Tiga gubernur—DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Barat—mengeluarkan tanggapan berbeda: ada yang mengakui penumpukan jelang akhir tahun, ada yang membantah angka pusat, dan ada yang menyebut selisih karena perbedaan tanggal rujukan serta posisi dana BLUD. Di tengah riuh opini, publik membutuhkan penjelasan sederhana: berapa saldo yang benar, berapa yang sudah terikat kontrak, dan berapa yang benar-benar menganggur agar pelayanan tetap jalan.
Artikel ini merangkum posisi ketiga daerah, memisahkan isu giro operasional dari deposito, serta menjelaskan kenapa arus kas daerah cenderung menumpuk pada November–Desember. Kami juga mengulas rencana percepatan belanja dan verifikasi ke Bank Indonesia agar grafik kas lebih sehat. Dengan pijakan data, perdebatan tentang Dana Ngendap Pemda dapat diubah menjadi diskusi solusi: transparansi mutasi rekening, kalender pembayaran proyek, dan ukuran keberhasilan penyerapan yang mudah dipahami warga.
Data, Klarifikasi, dan Perbandingan Angka
Di DKI, pemerintah provinsi mengakui saldo besar sebagai konsekuensi pembayaran akhir tahun untuk proyek dan kewajiban yang jatuh tempo. Sumatera Utara menilai angka pusat tidak akurat karena P-APBD belum selesai dievaluasi sehingga sebagian pengeluaran tertahan. Jawa Barat menyebut perbedaan terjadi karena basis data kas harian, dana BLUD di luar kas daerah, serta tanggal rujukan yang berbeda. Dalam bingkai itu, label Dana Ngendap Pemda perlu didefinisikan secara seragam agar publik memahami konteks angka yang beredar dan tidak terseret spekulasi.
Cara sederhananya adalah memisahkan saldo operasional (giro) dari penempatan jangka pendek, lalu menunjukkan proporsi yang telah terikat kontrak. Pemerintah daerah disarankan memublikasikan rata-rata saldo bulanan, umur saldo, dan arus masuk-keluar per pekan. Jika saldo tinggi ternyata hanya fenomena musiman, narasi uang menganggur patut dikoreksi; jika memang ada saldo pasif, alasan dan rencana pencairan harus dipaparkan. Dengan begitu, pembicaraan Dana Ngendap Pemda berangkat dari data, bukan asumsi, dan menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih akuntabel.
Baca juga : Distribusi Bantuan Pangan KJP Rawan Calo, PKS Soroti
Verifikasi independen dapat dilakukan bersama Bank Indonesia dan otoritas perbankan melalui rekonsiliasi rekening koran, jadwal kontrak, serta bukti otorisasi pembayaran. Tim gabungan menyiapkan daftar proyek siap bayar berikut kalender kerja agar serapan bergerak tanpa menabrak prosedur. Di tingkat komunikasi, juru bicara wajib menampilkan infografik ringkas—saldo awal, penarikan mingguan, dan progres fisik—sehingga narasi Dana Ngendap Pemda tidak kembali liar di ruang publik dan warga mengetahui alasan setiap perubahan jadwal.
Risiko yang mesti diwaspadai adalah tersendatnya layanan akibat kehati-hatian berlebihan, penalti proyek karena keterlambatan, dan susutnya kepercayaan pasar daerah. Solusinya ialah disiplin perencanaan kas, integrasi kontrak proyek dengan sistem kas, dan audit acak untuk menguji kepatuhan. Pemerintah daerah juga dapat membuat dasbor real-time dan menugasi unit khusus untuk mengurai hambatan belanja. Pada akhirnya, perbaikan yang konsisten akan menurunkan saldo kas musiman, menutup celah moral hazard, dan meredam polarisasi seputar Dana Ngendap Pemda sehingga manfaat belanja cepat dirasakan publik.
