Pertemuan Projo Jokowi berlangsung di kediaman Joko Widodo di Sumber, Solo, pada 24 Oktober 2025 pada siang hari. Budi Arie Setiadi tiba bersama pengurus DPP Projo dan pertemuan berlangsung tertutup sekitar satu jam. Agenda utama ialah menyampaikan undangan agar Jokowi membuka Kongres Projo pada 1–2 November 2025 di Jakarta.
Dalam keterangan singkat seusai pertemuan, Budi Arie menyebut arahan Jokowi adalah agar Projo mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran yang mendapat mandat rakyat. Ia menegaskan Pertemuan Projo Jokowi menjadi momentum konsolidasi organisasi setelah dinamika reshuffle kabinet. Pernyataan itu memberi sinyal penyamaan langkah menuju agenda kongres pekan depan, dengan fokus pada efektivitas kerja.
Pertemuan ini juga dibaca sebagai sinyal kesinambungan komunikasi antara pembina dan struktur organisasi. Di tingkat akar rumput, kader menantikan kejelasan program kerja yang berfokus pada penguatan ekonomi rakyat dan tata kelola organisasi yang adaptif terhadap perubahan politik. Rangkaian keputusan kongres akan menjadi tolok ukur arah gerak Projo pada tahun pertama pemerintahan baru.
Dinamika Politik dan Agenda Kongres
Kongres Projo dijadwalkan menghadirkan evaluasi capaian dan penyegaran struktur sekaligus merumuskan program lima tahun yang terukur serta realistis, berbasis masukan daerah dan konsultasi publik. Panitia menargetkan konsolidasi relawan lintas daerah dengan menekankan disiplin organisasi, transparansi keuangan, serta rekrutmen kader baru yang berbasis kinerja dan rekam jejak. Agenda tematik diperkirakan menyentuh isu kesejahteraan, layanan publik, dan peran relawan di ruang kebijakan, dengan indikator yang dapat diaudit.
Isu utama menyangkut posisi Projo dalam mendukung pemerintahan baru sambil menjaga jarak sehat dari konflik kepentingan agar keputusan tidak bias dan tetap berorientasi layanan. Pada konteks ini, Pertemuan Projo Jokowi menjadi panggung untuk menegaskan peran Projo sebagai mitra kritis yang konstruktif, bukan sekadar barisan pendukung tanpa kontrol dan tanpa evaluasi. Formulasi sikap akan dirumuskan dalam keputusan yang mengikat struktur organisasi hingga akar rumput, dengan mekanisme pengawasan internal yang jelas.
Selain itu, pembahasan diharapkan menyentuh tata kelola komunikasi publik agar sikap organisasi tidak mudah ditafsirkan berlebihan oleh khalayak luas pada kanal digital. Kalibrasi pesan, pemetaan risiko, dan penyusunan SOP respon krisis diperlukan guna menjaga reputasi dan kepercayaan publik, serta meminimalkan ambiguitas pada momen sensitif. Dalam kerangka tersebut, Pertemuan Projo Jokowi dimaknai sebagai momentum menyatukan narasi dan kanal komunikasi resmi yang konsisten di semua tingkat struktur organisasi.
Undangan kepada Jokowi dan rencana kehadiran Presiden Prabowo mencerminkan upaya merajut kesinambungan kepemimpinan yang stabil dan dapat diprediksi bagi pasar dan birokrasi. Di sisi lain, publik mengharapkan komitmen pemberantasan korupsi, stabilitas harga, dan penciptaan lapangan kerja tetap menjadi prioritas kebijakan yang terukur dan berjangka. Dengan dukungan yang terstruktur, Pertemuan Projo Jokowi dapat mendorong sinyal konsistensi arah dan kepastian program yang mudah dipantau oleh warga dan pemangku kepentingan.
Agar dukungan relawan bernilai tambah, diperlukan mekanisme partisipasi yang terukur: kanal aduan kebijakan, monitoring pelaksanaan janji, dan publikasi rutin indikator kinerja yang mudah diakses masyarakat. Dengan kerangka itu, Pertemuan Projo Jokowi dapat dibaca sebagai penanda tata kelola relasi kekuasaan yang lebih akuntabel serta terbuka terhadap koreksi berbasis data. Ukuran keberhasilan sebaiknya berpijak pada dampak nyata bagi warga, bukan sekadar seremoni politik yang sesaat dan simbolik.
Ke depan, konsistensi sikap dan kedisiplinan organisasi akan diuji melalui implementasi program hasil kongres yang membutuhkan disiplin eksekusi dan koordinasi lintas jejaring secara berkala. Keterbukaan data dan pelibatan masyarakat sipil penting untuk mencegah politisasi berlebihan dan konflik kepentingan yang dapat mengikis legitimasi. Sinergi yang sehat akan menguntungkan warga bila kritik dan dukungan ditempatkan secara proporsional, dengan evaluasi periodik atas capaian layanan publik dan tindak lanjut yang jelas terukur.
