Kasus OTT Ponorogo mencuat setelah operasi tangkap tangan pada 7 November 2025 yang menyeret pejabat inti Pemkab Ponorogo. KPK menetapkan empat tersangka, termasuk Bupati Sugiri Sancoko, Sekda Agus Pramono, Direktur RSUD dr Harjono, dan seorang rekanan. Lembaga antikorupsi memaparkan tiga klaster perkara, yakni dugaan suap pengurusan jabatan, suap proyek pekerjaan di RSUD, serta gratifikasi yang terkait lingkungan pemkab.
Pada paparan awal, penyidik menguraikan konstruksi dugaan suap dan rute penyerahan uang yang dibongkar lewat OTT. Total bukti awal yang disebut mencapai miliaran rupiah dengan pembagian per klaster sesuai peran para pihak. Dalam Kasus OTT Ponorogo, penyidik menelusuri keterkaitan keputusan jabatan strategis dengan transaksi ilegal yang diduga terjadi berulang.
KPK menegaskan proses pembuktian dilakukan bertahap sesuai hukum acara, termasuk pendalaman komunikasi, aliran dana, dan audit terhadap keputusan kepegawaian. Penahanan para tersangka diambil untuk menjaga integritas barang bukti dan mencegah potensi penghilangan jejak.
Dinamika Penyidikan dan Struktur Perkara
Pada tahap lanjutan, Kasus OTT Ponorogo dipetakan dalam tiga klaster agar alur peristiwa dan aliran uang mudah diverifikasi. Klaster pengurusan jabatan menyoroti proses promosi dan mutasi yang semestinya tunduk pada merit sistem, tetapi diduga disusupi imbalan. Klaster proyek RSUD menelaah kemungkinan fee dari pengadaan dan paket pekerjaan, termasuk apakah ada intervensi penunjukan. Adapun klaster gratifikasi menyasar penerimaan lain yang tidak sesuai ketentuan pelaporan.
Penyidik memanggil saksi dari unsur ASN, rumah sakit daerah, hingga rekanan untuk menguji konsistensi keterangan. Digital forensics diterapkan pada ponsel, pesan, dan catatan transaksi guna menyusun kronologi yang runtut. KPK juga menelusuri kemungkinan perluasan perkara ke perangkat daerah lain jika ditemukan pola serupa. Temuan sementara akan diuji silang agar dakwaan solid dan tidak menyisakan celah pada Kasus OTT Ponorogo.
Baca juga : OTT Ponorogo Sekda RSUD KPK Amankan Pejabat Kunci
Di tingkat daerah, perkara ini menimbulkan efek tata kelola, mulai dari jeda pada proses rotasi jabatan hingga evaluasi proyek layanan publik. Pemerintah provinsi dan pusat mendorong penunjukan pelaksana tugas yang berintegritas agar pelayanan tidak terhenti. Inspektorat bersama BKD diminta meninjau ulang prosedur promosi, memperkuat uji kompetensi, dan memastikan transparansi penugasan.
Ke depan, penerapan merit sistem, publikasi skor asesmen, serta kanal aduan anonim menjadi langkah kunci untuk mencegah pengulangan. Integrasi pengadaan berbasis elektronik dan verifikasi pihak independen juga diprioritaskan pada paket bernilai besar. Literasi antikorupsi untuk ASN diperluas agar budaya menolak gratifikasi tertanam sejak awal karier. Dengan agenda pembenahan tersebut, Kasus OTT Ponorogo diharapkan menjadi momentum memperkuat integritas birokrasi daerah.
