Cukai Popok Sekali Pakai dikaji Kementerian Keuangan di bawah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian ekstensifikasi cukai dan pengendalian dampak lingkungan. Ide utamanya adalah mengurangi timbunan popok sekali pakai yang membebani TPA, sekaligus menata ulang perilaku konsumsi melalui insentif-disinsentif fiskal. Purbaya menyebut kajian ini masih terbuka menyangkut besaran tarif, peta produk terdampak, dan waktu implementasi agar stabilitas harga ritel tetap terjaga. Pemerintah menekankan perlunya konsultasi publik dan uji dampak agar desain tidak menyulitkan keluarga muda.
Pada tahap awal, pemetaan biaya pengelolaan sampah dan opsi penyaluran penerimaan diarahkan untuk memperkuat layanan sanitasi daerah. Mekanisme earmarking dipertimbangkan agar manfaat terasa langsung bagi warga. Untuk keluarga rentan, opsi pembebasan sebagian atau skema bertahap dikaji supaya Cukai Popok Sekali Pakai tidak memicu lonjakan belanja harian. Pemerintah juga menimbang sinergi dengan edukasi pemilahan sampah dan dukungan inovasi produk ramah lingkungan.
Alasan Lingkungan dan Desain Tarif
Purbaya menegaskan alasan lingkungan sebagai fondasi kebijakan: popok sekali pakai sulit terurai dan menambah beban biaya pengangkutan serta landfill. Karena itu, pemerintah merancang kombinasi tarif rendah di awal, roadmap penyesuaian, dan ambang batas tertentu untuk ukuran/jenis produk. Dalam kerangka itu, Cukai Popok Sekali Pakai diarahkan sebagai sinyal harga yang mendorong efisiensi produksi, pengurangan kemasan, dan penyerapan teknologi yang lebih bersih. Transparansi data biaya pengelolaan sampah menjadi syarat agar publik memahami tujuan kebijakan.
Di sisi teknis, Kemenkeu menimbang kanal pemungutan di hulu agar administrasi sederhana dan tidak menambah beban ritel. Pemerintah membuka ruang umpan balik untuk distributor, produsen, dan pemerintah daerah terkait kesiapan logistik serta pelaporan. Purbaya mendorong audit berkala guna memastikan tarif tidak melebihi kemampuan bayar keluarga, sementara Cukai Popok Sekali Pakai ditempatkan sebagai alat ubah perilaku, bukan sekadar penambah penerimaan. Hasil kajian akan dipadukan dengan indikator harga dan inflasi agar implementasi tetap terkendali.
Baca juga : Ribuan Bunga Perpisahan: Momen Haru di Kemenkeu
Pemerintah menyiapkan mitigasi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah melalui skema subsidi terarah atau voucher kebersihan, sembari mengoptimalkan layanan persampahan di kota padat. Purbaya menekankan kerja sama lintas kementerian agar edukasi gizi, kebersihan, dan sanitasi berjalan beriringan dengan kebijakan fiskal. Di tingkat produsen, insentif inovasi mendorong material lebih mudah didaur ulang. Dengan desain ini, Cukai Popok Sekali Pakai diharap mengurangi beban TPA tanpa menekan konsumsi esensial keluarga muda.
Pada ekosistem yang lebih luas, pemerintah mendorong pilot project pemilahan dan pengumpulan popok di fasilitas publik, serta kolaborasi dengan pelaku pengolahan limbah. Pemerintah daerah akan memantau kinerja layanan melalui indikator volume terangkut dan pengurangan residu. Produsen diajak menerapkan tanggung jawab perluasan produsen secara sukarela sambil menunggu aturan turunan. Jika koordinasi fiskal-operasional terjaga, Cukai Popok Sekali Pakai dapat menjadi kebijakan yang efektif menata pasar, menekan eksternalitas lingkungan, dan mendukung pembiayaan layanan dasar.
