Traktat Keamanan RI Australia menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan penyelesaiannya di Sydney pada 12 November 2025. Kesepakatan keamanan bilateral ini memuat komitmen untuk berkonsultasi dan menyusun langkah bersama ketika salah satu pihak menghadapi ancaman, memperdalam latihan, dialog, dan koordinasi antar lembaga. Berbeda dari pakta pertahanan yang bersifat otomatis, perjanjian ini menekankan proses konsultasi yang selaras dengan konstitusi masing-masing negara dan tujuan menjaga stabilitas Indo-Pasifik.
Bagi Jakarta dan Canberra, traktat ini diproyeksikan sebagai landasan baru yang mengunci kepercayaan politik dan interoperabilitas militer, memperbarui kerja sama sejak perjanjian 1995 dan 2006. Implementasi penuh menunggu persetujuan domestik, namun kedua pihak sudah menyiapkan langkah awal seperti penyelarasan konsultasi darurat, uji protokol krisis, serta jadwal latihan dan patroli terkoordinasi. Koordinasi teknis akan dipandu jadwal tetap dan unit kontak yang jelas, terstruktur.
Isi Utama dan Perbedaan dengan NATO
Traktat Keamanan RI Australia menekankan kewajiban untuk berkonsultasi ketika timbul ancaman, bukan klausul pertahanan kolektif otomatis seperti Pasal 5 NATO. Artinya, jika salah satu negara merasa terancam, kedua belah pihak akan menilai opsi tindakan secara individual maupun bersama sesuai proses hukum nasional. Ruang lingkupnya mencakup forum konsultasi tingkat pemimpin dan menteri, latihan militer, peningkatan interoperabilitas, koordinasi penegakan hukum maritim dan siber. Selain itu, ada payung untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas untuk mendukung kesiapsiagaan sipil, sehingga respons terhadap bencana atau serangan siber bisa lebih cepat. Dalam praktiknya, konsultasi bisa mencakup aktivasi hotline krisis, tukar analisis intelijen, dan penyelarasan aturan keterlibatan pada latihan gabungan.
Perbedaan mendasar ini menjaga otonomi keputusan Indonesia dan Australia, sembari menambah kepastian mekanisme krisis. Bagi Indonesia, tidak adanya komitmen tempur otomatis konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bagi Australia, perjanjian ini melengkapi jejaring kemitraan regional dan menegaskan fokus pada Asia Tenggara. Dalam konferensi pers, Prabowo Subianto dan Anthony Albanese menyebut traktat sebagai langkah bersejarah untuk memperdalam kemitraan, namun tetap menghormati kedaulatan masing-masing dan proses parlementer sebelum berlaku penuh. Ketentuan konsultasi memberi ruang politik bagi parlemen dan publik untuk menilai proporsi risiko sebelum keputusan diambil, sehingga legitimasi kebijakan keamanan tetap terjaga, berkelanjutan.
Baca juga : Indonesia Australia Perkuat Kerja Sama Ekonomi
Di tingkat kawasan, Traktat Keamanan RI Australia diperkirakan memperkuat arsitektur pencegahan melalui transparansi niat, kanal komunikasi krisis, dan rencana kontinjensi. Kepada mitra ASEAN, pesan yang dibawa adalah preferensi pada konsultasi, bukan eskalasi, sejalan dengan komitmen menjaga perdamaian Indo-Pasifik. Bagi pelaku industri, sinyal kebijakan ini membuka peluang kerja sama riset, pelatihan, dan pemeliharaan platform, tanpa mengubah garis merah transfer teknologi dan kepatuhan regulasi ekspor. Di sisi lain, transparansi ini juga dimaksudkan untuk meredam salah tafsir para aktor ekstra-regional dengan mempertegas jalur diplomasi saat risiko meningkat.
Traktat Keamanan RI Australia secara praktis dapat mendorong perluasan Garuda Shield, patroli maritim terkoordinasi, serta berbagi keahlian siber dan kontra-terorisme. Anthony Albanese menilai ruang ini sebagai ‘watershed moment’, sementara Prabowo Subianto menekankan semangat gotong royong tetangga saat darurat. Efektivitas traktat pada akhirnya ditentukan oleh jadwal konsultasi yang konsisten, anggaran latihan, dan kemampuan kedua negara menjaga komunikasi strategis ketika tensi meningkat. Di tingkat kebijakan, mekanisme ini perlu diikat oleh indikator kinerja yang terukur—mulai dari kehadiran kapal pada patroli bersama hingga waktu respons saat insiden—agar akuntabilitas publik tetap jelas, secara bertahap efektif.
