Sikap TNI AD Sengketa lahan yang melibatkan Jusuf Kalla di kawasan Tanjung Bunga, Makassar kembali disorot setelah munculnya seorang jenderal di lokasi eksekusi. Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja, staf khusus KSAD, terlihat berada di area sengketa ketika juru sita pengadilan menjalankan putusan. Kehadiran itu memicu pertanyaan publik tentang netralitas militer dan sejauh mana TNI AD terlibat dalam konflik antara perusahaan keluarga JK dan pengembang.
Melalui pernyataannya, Sikap TNI AD Sengketa ini disebut sebagai bagian dari klarifikasi internal sebelum keputusan disiplin diambil. Markas Besar TNI AD menegaskan prajurit, terutama pejabat setingkat jenderal, terikat aturan melarang keterlibatan dalam kepentingan pribadi. Mereka mengingatkan perwira tidak boleh memanfaatkan seragam untuk urusan bisnis atau politik yang bersinggungan dengan sengketa lahan. Di tengah perselisihan tanah yang lama dipersoalkan Jusuf Kalla, penegasan institusi dinilai penting menjaga kepercayaan publik. Sikap itu juga memberi sinyal proses eksekusi lahan tetap dipandang sebagai ranah sipil yang harus dihormati semua pihak.
Pro Kontra Kehadiran Jenderal TNI di Lahan JK
Di lapangan, masyarakat melihat kehadiran Mayjen Achmad Adipati di lokasi eksekusi lahan sebagai simbol seberapa jauh militer ikut mengawasi proses hukum perdata tersebut. Sebagian pihak menilai kemunculan seorang staf khusus KSAD dapat menimbulkan kesan keberpihakan, apalagi sengketa melibatkan perusahaan keluarga Jusuf Kalla yang berpengaruh di Makassar. Karena itu, Sikap TNI AD Sengketa ini diuji melalui sejauh mana pimpinan berani memberi sanksi bila ditemukan pelanggaran disiplin. Transparansi penelusuran internal penting agar kehadiran jenderal di Tanjung Bunga tidak menimbulkan preseden buruk bagi penyelesaian sengketa tanah lain di daerah.
Di sisi lain, pengacara dan perwakilan PT Hadji Kalla menyoroti proses eksekusi yang menurut mereka mengabaikan sejumlah bukti kepemilikan lahan. Mereka khawatir keberadaan aparat berseragam akan membuat warga sekitar segan menyuarakan keberatan, meski pengadilan telah mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Pemerhati hukum menilai, jika Sikap TNI AD Sengketa tidak disampaikan secara lugas, ruang spekulasi tentang adanya tekanan terhadap pihak sipil akan semakin besar. Oleh karena itu, klarifikasi terbuka dari KSAD dan pemerintah daerah dibutuhkan agar batas antara kewenangan militer dan kewenangan peradilan tetap jelas di mata publik. Penataan peran masing-masing lembaga juga krusial supaya sengketa bisnis antara pengembang dan perusahaan keluarga Jusuf Kalla tidak berubah menjadi konflik yang menyeret institusi pertahanan di mata masyarakat.
Baca juga : Penguatan Pasokan SPPG Didukung TNI AD dan BGN
Kasus di Tanjung Bunga datang pada saat TNI AD sedang berupaya memperkuat kepercayaan masyarakat melalui berbagai program teritorial dan operasi kemanusiaan. Setiap langkah yang menimbulkan kesan keberpihakan dalam sengketa bisnis otomatis berpotensi mengikis citra netralitas yang dibangun selama ini. Karena itu, Sikap TNI AD Sengketa yang melibatkan lahan usaha keluarga Jusuf Kalla akan menjadi tolok ukur apakah militer mampu menempatkan diri di luar tarik-menarik kepentingan ekonomi lokal. Bila proses klarifikasi dianggap setengah hati, kekhawatiran lama soal campur tangan aparat bersenjata dalam urusan sipil akan kembali mencuat.
Dalam jangka panjang, cara TNI AD dan aparat penegak hukum menangani sengketa lahan di Makassar akan mempengaruhi persepsi investor dan warga terhadap kepastian hukum di Indonesia. Pengamat kebijakan publik menilai, bila negara gagal memberi contoh transparansi, masyarakat kecil akan merasa tidak punya peluang yang sama ketika bersengketa dengan pemilik modal besar. Karena itu, pengumuman hasil penelusuran, bentuk sanksi, dan komitmen perbaikan prosedur perlu disampaikan secara terbuka. Sikap TNI AD Sengketa yang konsisten dengan prinsip supremasi sipil akan memperkuat pesan bahwa bisnis keluarga sebesar milik Jusuf Kalla pun tetap tunduk pada aturan hukum yang sama. Ke depan, kasus ini bisa menjadi rujukan bagaimana institusi pertahanan menjaga jarak dari konflik kepentingan ekonomi lokal di berbagai daerah.
