Plt Golkar Sulsel resmi ditetapkan DPP Partai Golkar setelah Ketua Umum Bahlil Lahadalia menunjuk Muhiddin Muhammad Said sebagai pelaksana tugas di Sulawesi Selatan. Penunjukan ini diambil menyusul berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya, sementara agenda Musyawarah Daerah belum dijalankan. Situasi itu membuat konsolidasi internal kembali menjadi prioritas utama menjelang penataan organisasi berikutnya.
Sekretariat partai di daerah menyebut penyerahan surat keputusan penunjukan dijadwalkan pada Rapimnas di Kantor DPP Golkar, Sabtu, 20 Desember 2025. Forum tersebut menjadi titik awal penertiban agenda yang tertunda, dari penyelarasan struktur hingga penguatan komunikasi antar pengurus. Di tingkat daerah, instruksi konsolidasi diperkirakan berjalan cepat karena kalender politik lokal mulai bergerak.
Pergantian ini menandai fase transisi yang menuntut kerja teknis, bukan sekadar simbolik. Pelaksana tugas diminta menjaga stabilitas, meredam friksi, dan memastikan roda organisasi berjalan di tengah sorotan publik, serta memastikan pelayanan kepada kader tetap lancar. Dengan penunjukan ini, arah persiapan Musda kembali lebih dipusatkan pada prosedur dan disiplin organisasi.
Mandat Konsolidasi dan Penyerahan SK
Penunjukan Plt Golkar Sulsel melekat pada mandat konsolidasi sampai tingkat kecamatan dan desa, termasuk menertibkan administrasi organisasi dan komunikasi internal. Muhiddin Muhammad Said diproyeksikan memetakan kesiapan struktur, memperkuat koordinasi pengurus kabupaten kota, dan menyiapkan tim kerja persiapan Musda. Fase awal biasanya diisi pendataan dukungan, penjadwalan rapat, penyelarasan program, verifikasi keanggotaan, penguatan kanal koordinasi digital, serta kunjungan lapangan untuk menyamakan peta dukungan di seluruh wilayah suara.
Keputusan DPP ini dibaca sebagai upaya mencegah kekosongan kewenangan setelah masa jabatan kepengurusan sebelumnya berakhir pada 19 November 2025. Penyerahan surat keputusan pada Rapimnas dinilai menguatkan legitimasi dan memberi kepastian siapa yang memegang komando harian. Mandat itu juga menuntut pelaksana tugas menjaga ritme kerja partai, mengawasi komunikasi publik, dan merapikan koordinasi lintas daerah. Termasuk menyiapkan protokol komunikasi krisis, memastikan jalur koordinasi dengan fraksi dan kepala daerah berjalan, serta menyaring isu yang berpotensi memecah dukungan menjelang penetapan panitia Musda agar keputusan organisasi konsisten dari pusat hingga daerah tetap.
Selain menyiapkan Musda, Plt Golkar Sulsel diharapkan mengelola dinamika internal agar kompetisi tidak berubah menjadi friksi berkepanjangan. Pelaksana tugas diminta netral mengawal prosedur, membuka ruang kontestasi yang tertib, dan menegakkan disiplin organisasi. Jika konsolidasi mulus, tensi dapat ditekan dan energi partai dialihkan ke kerja-kerja elektoral serta pelayanan konstituen.
Menjelang Musda, pembicaraan kandidat mulai menguat meski jadwal resmi masih menunggu keputusan DPP. Plt Golkar Sulsel dipandang memegang peran kunci untuk memastikan tahapan berjalan transparan, dari pembentukan panitia hingga penyusunan tata tertib. Termasuk menyiapkan mekanisme verifikasi dukungan, menyusun jadwal sidang, dan menegaskan aturan konflik kepentingan agar proses tidak digugat, serta memberi ruang dialog bagi semua kubu sehingga keputusan Musda diterima luas dan konsolidasi pasca pemilihan lebih cepat berjalan. Koordinasi dengan pengurus kabupaten kota menjadi faktor penentu karena mereka membawa suara organisasi yang signifikan dalam forum.
Baca juga : Ultimatum 3 Teguran, Bahlil Tanggapi Instruksi
Sejumlah nama yang disebut di internal antara lain Taufan Pawe, Munafri Arifuddin, Adnan Purichta Ichsan, dan Ilham Arief Sirajuddin. Masing-masing dinilai memiliki basis dukungan dan rekam jejak berbeda, sehingga kontestasi berpotensi ketat bila Musda digelar dalam waktu dekat. Namun kader menekankan kompetisi harus dijaga tertib agar tidak memecah struktur dan mengganggu kerja partai di lapangan.
Dalam masa transisi, Plt Golkar Sulsel akan diuji pada kemampuan menjaga keseimbangan antara percepatan Musda dan stabilitas internal. Jika tahapan terlalu lambat, isu ketidakpastian bisa melebar, tetapi jika terlalu cepat tanpa kesiapan, konflik prosedural dapat muncul dan sulit dipulihkan. Karena itu, banyak pihak menunggu langkah awal pelaksana tugas dalam menyatukan agenda, menata komunikasi, dan memastikan Musda berjalan sesuai aturan organisasi.
