Gelombang wacana reformasi fiskal menguat setelah lembaga riset merilis delapan rekomendasi menyeluruh untuk pemerintah. Dalam rilis itu, tuntutan ekonom CELIOS menyorot menyusutnya kelas menengah, naiknya tekanan biaya hidup, dan tata kelola anggaran yang dinilai butuh koreksi cepat. Para peneliti mendorong pemerintah mengambil langkah konkret agar daya beli pulih, iklim usaha membaik, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara meningkat.
Di antara sorotan utama adalah desakan penataan ulang kebijakan pajak, efisiensi belanja, dan penguatan akuntabilitas parlemen serta kementerian. Tuntutan ekonom CELIOS juga menilai kepastian hukum anti-korupsi harus dipercepat agar penegakan keadilan lebih efektif. Pemerintah diminta menimbang ulang proyek besar yang dinilai belum memberi manfaat sepadan, sembari mengalihkan sumber daya untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Isi Rekomendasi dan Rasional Kebijakan
Paket rekomendasi menonjolkan delapan pokok: evaluasi kursi Menteri Keuangan, pembatalan kenaikan tunjangan DPR dan penerapan gaji tunggal berbasis standar, penerapan pajak kekayaan, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta revisi regulasi perpajakan termasuk opsi penurunan PPN demi meringankan konsumsi. Selain itu, ada dorongan pemangkasan pos anggaran yang dinilai tidak prioritas untuk dialihkan ke bantuan langsung yang lebih tepat sasaran. Rekomendasi lain ialah restrukturisasi utang dan penghentian proyek strategis yang berisiko keuangan negara.
Rasionalnya, konsolidasi fiskal perlu ditempuh tanpa memukul permintaan domestik. Di sinilah tuntutan ekonom CELIOS menempatkan keseimbangan antara ruang fiskal dan pemulihan daya beli: menekan beban rumah tangga, memperluas basis pajak secara adil, dan membersihkan kebocoran anggaran melalui instrumen perampasan aset hasil kejahatan ekonomi. Transparansi pembiayaan juga ditekankan melalui pengawasan independen serta pelaporan berkala yang mudah diakses publik.
Baca juga : RUU Haji dibawa paripurna untuk disahkan DPR
Jika diadopsi, pemerintah diharapkan membuat peta jalan yang memadukan stabilitas makro dan perlindungan sosial. Prioritas pertama ialah memperkuat konsumsi melalui koreksi pajak konsumsi, sambil menjaga defisit dalam koridor aman. Kedua, pengesahan payung hukum perampasan aset akan menambah efek jera dan menutup celah korupsi. Ketiga, reform belanja diarahkan ke pendidikan, kesehatan, dan produktivitas UMKM agar pertumbuhan lebih inklusif.
Agar kebijakan kredibel, komunikasi publik harus terukur, basis data kemiskinan diperbarui, dan sistem evaluasi manfaat program dibuka untuk audit independen. Dunia usaha menanti kejelasan arah fiskal agar bisa menambah investasi dan menyerap tenaga kerja. Dalam kerangka itu, pemerintah ditantang menerjemahkan rekomendasi menjadi aksi terukur, sekaligus menjaga stabilitas politik. Implementasi yang konsisten akan menentukan seberapa cepat manfaat kebijakan dirasakan rumah tangga, sehingga momentum pemulihan tidak tergerus. Rangka kerja ini menegaskan relevansi tuntutan ekonom CELIOS sebagai bahan rujukan pengambilan keputusan.
