Aksi Stop MBG memicu sorotan publik setelah kelompok ibu mendatangi kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta dengan membawa poster tuntutan dan daftar kejadian keracunan. Mereka meminta evaluasi menyeluruh atas Program Makan Bergizi Gratis, termasuk peninjauan standar pengadaan, audit vendor, dan transparansi hasil uji laboratorium. Di lapangan, massa menilai penanganan insiden masih tambal sulam, sehingga jaminan keamanan pangan bagi siswa perlu diketatkan sebelum program dilanjutkan pada skala lebih besar.
Penyelenggara aksi menegaskan gerakan ini tidak menolak intervensi gizi, melainkan menuntut tata kelola yang terukur dan dapat diaudit publik. Mereka mendorong pembatasan pelibatan aparat non-sipil pada tugas yang bukan domainnya, sekaligus memperkuat peran dinas kesehatan, BPOM, dan sekolah. Dalam kerangka tersebut, keberlanjutan program akan bergantung pada kejelasan data, jalur pengaduan yang ramah korban, serta sanksi tegas bagi pihak yang lalai.
Tuntutan Massa dan Kronologi Insiden
Gelombang demonstrasi dipicu rangkaian laporan keracunan di beberapa daerah yang mengaitkan gejala mual, pusing, dan diare dengan konsumsi menu tertentu di sekolah. Koalisi warga meminta investigasi independen untuk memastikan apakah masalah bersumber dari bahan baku, proses produksi, distribusi, atau penyimpanan dingin. Mereka menilai pelaporan resmi kerap tertinggal dari temuan lapangan, sehingga pengambilan keputusan terlambat. Dalam pernyataan tertulis, Aksi Stop MBG juga menyoroti pentingnya pengujian acak pada dapur mitra dan publikasi hasilnya secara berkala agar orang tua mengetahui tingkat kepatuhan.
Di sisi prosedur, massa menginginkan checklist keamanan pangan yang seragam secara nasional—mulai dari audit pemasok, sertifikat laik higiene sanitasi, hingga kompetensi juru masak. Mereka menuntut kewajiban traceability bahan, penyimpanan suhu terukur, dan pencatatan cold chain sehingga rute distribusi bisa ditelusuri saat terjadi kasus. Aksi Stop MBG menekankan perlunya batas maksimum kapasitas produksi per dapur untuk mencegah beban berlebih yang berujung pada kesalahan. Selain itu, mereka meminta posko pengaduan yang independen di setiap kabupaten agar keluarga korban mendapat pendampingan medis dan hukum tanpa hambatan.
Baca juga : Insentif Guru MBG Rp100 Ribu Per Hari
BGN menyatakan komitmen memperkuat pengawasan serta memperbaiki SOP, termasuk verifikasi vendor dan peningkatan inspeksi mendadak. Pemerintah daerah diminta mengintegrasikan pengawasan dinas kesehatan, BPOM, dan sekolah dalam satu dashboard agar temuan cepat ditindak. Untuk membangun kembali kepercayaan, Aksi Stop MBG mendorong publikasi daftar mitra yang lulus audit, berikut catatan perbaikan yang wajib diselesaikan sebelum kontrak diperpanjang. Insentif bagi mitra patuh—misalnya prioritas pesanan—didorong agar kompetisi kualitas terjadi secara sehat. Mereka juga meminta simulasi penanganan KLB di sekolah agar guru siap menjadi first responder.
Langkah teknis lain meliputi sampling harian menu, penyimpanan retain sample selama 72 jam, dan kewajiban data logger suhu pada boks distribusi. Pemerintah diminta menargetkan jeda maksimal 48 jam sejak laporan hingga rilis hasil uji awal, agar keputusan penutupan sementara tidak berlarut. Aksi Stop MBG menilai transparansi kontrak—harga, jenis menu, standar gizi, dan sanksi—harus tersedia daring sehingga publik bisa ikut mengawasi. Di sisi pembiayaan, koridor tanggung jawab jelas: biaya perawatan korban dibebankan kepada penyedia lalai melalui mekanisme klaim. Jika langkah-langkah ini dijalankan konsisten, Aksi Stop MBG meyakini program gizi dapat tetap berjalan dengan standar keamanan yang lebih tinggi dan kepercayaan orang tua pulih bertahap.
