Dana Pemda Mengendap menjadi sorotan setelah Purbaya menegaskan angka Rp234 triliun bersumber dari data resmi perbankan dan kementerian terkait. Ia menyebut temuan itu lahir dari pemantauan rutin likuiditas daerah, bukan tudingan politis. Pemerintah menilai penumpukan saldo terjadi karena serapan program melambat, sehingga dana parkir di bank alih-alih menggerakkan layanan publik. Di tengah perdebatan, ia menekankan pentingnya keterbukaan agar publik memahami metodologi, periode, dan komponen simpanan yang dicatat.
Klarifikasi turut ditujukan kepada kepala daerah yang meragukan komposisi saldo. Pemerintah membuka kanal verifikasi bersama Bank Indonesia dan Kemendagri guna mencocokkan mutasi rekening kas umum daerah, jadwal lelang, dan progres fisik proyek. Dengan cara ini, polemik “Dana Pemda Mengendap” diarahkan menjadi ruang perbaikan tata kelola. Pemerintah juga menyiapkan dashboard real time untuk memantau saldo harian dan serapan, sehingga keputusan percepatan belanja dapat diambil cepat dan tepat sasaran.
Sumber Data, Penyebab Penumpukan, dan Dampaknya
Pemerintah menjelaskan, penghitungan saldo mengacu pada laporan bulanan bank umum mitra pemda yang terhubung dengan sistem pelaporan otoritas keuangan. Ketidaksinkronan biasanya muncul karena perbedaan tanggal cut-off, adanya dana BOS/DAK yang menunggu penyaluran tahap berikut, serta proyek yang belum closing contract. Dalam konteks ini, Dana Pemda Mengendap bukan tudingan, melainkan indikator agar belanja segera dipercepat demi manfaat publik. Sebab, saldo tinggi berlarut-larut dapat menekan pertumbuhan lokal dan menunda pelayanan dasar.
Dampak nyatanya terasa pada perlambatan proyek infrastruktur kecil, pengadaan alat kesehatan, dan bantuan sosial yang menunggu call off. Industri lokal ikut terdampak karena perputaran kas vendor tertunda. Untuk mencegah efek domino, pemerintah menyiapkan panduan percepatan: pra-lelang dimajukan, paket kecil digabung agar menarik kontraktor, dan mekanisme pembayaran berbasis kinerja dipertegas. Selain itu, Dana Pemda Mengendap dipantau bersama indikator inflasi komoditas daerah agar ruang fiskal bisa diarahkan ke stabilisasi harga, cadangan pangan, atau subsidi angkutan saat diperlukan.
Baca juga : Dana Ngendap Pemda Tiga Gubernur Buka Data
Langkah cepat yang diambil meliputi penetapan kalender belanja triwulanan, kewajiban early procurement, serta publikasi daftar proyek prioritas yang bisa segera dieksekusi. Pemerintah juga memperluas skema e-catalog lokal untuk memangkas waktu negosiasi dan memperbanyak penyedia. Dalam pengawasan, inspektorat dan BPKP mengawal agar kualitas tetap terjaga ketika tempo dipercepat. Seluruh progres ditayangkan melalui laman pemantauan agar warga mampu melihat serapan riil dan manfaatnya. Dengan demikian, Dana Pemda Mengendap berubah menjadi pendorong disiplin fiskal yang terukur.
Di sisi kolaborasi, bank pembangunan daerah diminta menurunkan biaya transaksi pemerintah dan membuka fitur sweeping otomatis ke rekening penempatan yang memberi imbal hasil wajar. Pemerintah pusat menyiapkan penghargaan bagi daerah dengan serapan tepat waktu dan indikator layanan yang membaik, sembari memberi pendampingan bagi daerah yang tertinggal. Pada akhirnya, sukses tidak diukur oleh saldo yang diam, melainkan oleh output nyata: jalan lingkungan selesai, puskesmas beroperasi penuh, dan UMKM kembali bergerak. Bila semua jalur eksekusi berjalan, polemik Dana Pemda Mengendap menjadi momentum mempercepat manfaat anggaran bagi masyarakat.
