Ribuan orang memadati pusat Kota Pati pada 13 Agustus 2025 dalam demo besar warga Pati yang menuntut Bupati Sudewo segera lengser. Aksi ini dipicu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250% yang dinilai memberatkan masyarakat.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memobilisasi puluhan ribu massa, menjadikannya salah satu unjuk rasa terbesar dalam sejarah daerah tersebut. Teriakan tuntutan pemakzulan menggema di depan kantor Bupati dan DPRD Pati, menandakan puncak kekecewaan warga terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat.
Kericuhan pecah ketika sebagian massa melempari gedung DPRD dengan botol dan alas kaki, bahkan membakar satu unit mobil polisi. Kepolisian melaporkan 34 orang luka-luka dan 11 orang ditangkap sebagai terduga provokator.
Pemicu Aksi dan Reaksi Pemerintah
Akar dari demo besar warga Pati ini adalah kebijakan kenaikan PBB yang diberlakukan dalam waktu singkat tanpa sosialisasi memadai. Kenaikan tersebut memicu keresahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang merasa terbebani.
Bupati Sudewo belum memberikan pernyataan resmi yang memuaskan publik, sementara DPRD Pati merespons dengan membentuk panitia khusus (pansus) hak angket. Langkah ini dinilai sebagai sinyal serius bahwa pemakzulan bupati Pati dapat menjadi opsi, tergantung hasil investigasi.
Di sisi lain, aparat keamanan mengakui kesulitan mengendalikan massa yang mencapai puluhan ribu orang. Situasi ini juga mendapat sorotan media nasional, memperbesar tekanan politik terhadap pemerintah daerah. Sejumlah tokoh masyarakat menyerukan dialog terbuka antara bupati, DPRD, dan perwakilan warga demi meredakan ketegangan.
Gelombang demo besar warga Pati membawa dampak politik signifikan. Tekanan publik yang masif memaksa DPRD mempercepat proses penyelidikan terhadap kebijakan kontroversial tersebut. Pansus hak angket akan menjadi penentu apakah Bupati Sudewo harus dimakzulkan atau diberikan kesempatan untuk memperbaiki kebijakan.
Baca juga : Kasus Pemakzulan Bupati Pati Dinilai Tidak Wajib
Jika pemakzulan dilakukan, ini akan menjadi preseden penting bagi daerah lain dalam hal hubungan antara kebijakan fiskal dan respons publik. Namun, jika penyelesaian ditempuh melalui revisi kebijakan dan dialog, hal ini dapat menjadi contoh penyelesaian konflik yang konstruktif.
Masyarakat kini menunggu keputusan DPRD dan sikap Bupati Sudewo. Apapun hasilnya, demo besar warga Pati telah menandai babak baru dalam dinamika politik lokal dan menunjukkan bahwa suara rakyat mampu menggerakkan perubahan.
