Donasi Seribu Sehari diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui surat edaran yang mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat berdonasi Rp1.000 per hari untuk membantu kebutuhan darurat pendidikan dan kesehatan. Program gotong royong ini menekankan asas sukarela, transparansi, dan akuntabilitas agar bantuan kecil bernilai besar sampai kepada penerima yang paling membutuhkan di tingkat sekolah, puskesmas, dan lingkungan. Inisiatif ini diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti, skema bantuan resmi yang telah berjalan sehingga fokusnya menutup celah pendanaan kecil yang sering tertinggal.
Di sisi pelaksanaan, pemerintah daerah mendorong pembukaan rekening khusus per entitas, laporan periodik yang mudah diakses, serta kriteria penyaluran yang jelas. Pengumpulan dilakukan kolektif untuk memudahkan audit, sementara verifikasi singkat memastikan kasus prioritas seperti transport siswa, obat esensial, atau alat bantu segera tertangani. Dengan tata kelola rapi, gerakan ini diharapkan menjadi penyangga saat bantuan formal belum turun, sekaligus menghidupkan kembali tradisi saling membantu yang menjadi kekuatan sosial Jawa Barat.
Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran
Pengelola di setiap instansi/sekolah diminta membuka rekening khusus dan menamai setoran sesuai unit agar arus dana mudah ditelusuri. Proses pengumpulan dilakukan harian atau mingguan, lalu direkap bulanan dengan saldo awal, pemasukan, penyaluran, dan saldo akhir yang diumumkan di papan informasi atau laman resmi. Tim kecil menyeleksi permohonan berdasarkan kriteria sederhana: urgensi, dampak, dan bukti kebutuhan. Dengan alur ini, Donasi Seribu Sehari tetap ringkas namun akuntabel, sehingga publik dapat melihat manfaatnya secara nyata dan terukur.
Pada tahap penyaluran, prioritas diarahkan pada kebutuhan yang cepat memberi efek: seragam dan sepatu sekolah, kacamata baca, biaya transport rujukan kesehatan, hingga dukungan gizi untuk kasus tertentu. Penyaluran barang lebih dipilih daripada uang tunai agar tepat guna, sementara dokumentasi foto/nota dan berita acara menjadi lampiran laporan. Integrasi dengan program resmi—seperti bantuan sosial daerah, Baznas, atau JKN—dilakukan untuk menghindari tumpang tindih. Dengan cara itu, Donasi Seribu Sehari menjadi pelengkap ekosistem perlindungan sosial, bukan skema baru yang membebani warga.
Baca juga : TNI Pastikan Pesawat Latih Sipil yang Jatuh di Bogor Laik Terbang
Seiring berjalan, dampak yang diharapkan mencakup berkurangnya putus sekolah karena hambatan biaya kecil, meningkatnya kepatuhan pengobatan, dan menguatnya kepercayaan warga terhadap layanan publik. Di lingkungan kerja, program mendorong solidaritas tanpa menambah beban administrasi berlebih. Meski demikian, ada risiko yang perlu diantisipasi: rasa “wajib” secara sosial, duplikasi dengan filantropi lain, atau ketidaktepatan sasaran. Di sinilah peran pengawasan menjadi krusial agar Donasi Seribu Sehari tidak bergeser dari asas sukarela dan kebermanfaatan.
Pengawasan dilakukan berlapis. Unit pengelola wajib menerbitkan laporan berkala dan membuka kanal pengaduan bila terjadi tekanan/target tersembunyi. Inspektorat dan komite sekolah diminta melakukan uji petik, sementara media dan komunitas dapat memantau pelaksanaan melalui data yang dipublikasikan. Edukasi juga diperkuat: tidak ada sanksi bagi yang tidak berpartisipasi, dan partisipasi tidak boleh menjadi syarat memperoleh layanan. Ke depan, pemerintah daerah menargetkan konsolidasi praktik baik—template laporan, standard operating procedure, dan daftar prioritas kebutuhan—agar Donasi Seribu Sehari berumur panjang, terukur dampaknya, dan tetap ringan dijalankan di akar rumput.
