Kasus e-KTP Setya Novanto kembali mencuri perhatian publik setelah mantan Ketua DPR RI itu resmi mendapatkan pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025. Meski sudah keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung, statusnya belum sepenuhnya bebas karena masih harus menjalani masa pengawasan hingga April 2029. Skandal yang menyeret nama besar ini dianggap sebagai salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.
Dalam proses hukum, kasus e-KTP Setya Novanto menimbulkan berbagai reaksi publik. Ada yang menilai langkah pembebasan bersyarat sudah sesuai prosedur, sementara sebagian pihak menyoroti dampak korupsi yang begitu besar bagi masyarakat. Hal ini membuat isu hukum dan integritas kembali jadi perbincangan serius di ruang publik.
Vonis, Denda, dan Uang Pengganti
Setya Novanto awalnya divonis 15 tahun penjara, namun Mahkamah Agung memangkas hukumannya menjadi 12 tahun 6 bulan. Dengan masa tahanan yang dijalani serta remisi, ia akhirnya memenuhi syarat bebas bersyarat. Namun, vonis tersebut juga disertai kewajiban membayar denda Rp 500 juta dan uang pengganti sebesar USD 7,3 juta.
Meski sebagian dana sudah dititipkan ke KPK, masih ada kewajiban besar yang harus diselesaikan. Dari catatan resmi, total kerugian negara akibat korupsi ini mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, kasus e-KTP Setya Novanto menjadi simbol betapa besar dampak tindak pidana korupsi terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Selama di Lapas, Setnov disebut berperilaku baik, aktif mengikuti program pembinaan, hingga menginisiasi kegiatan positif. Inilah salah satu alasan utama mengapa ia dinilai layak mendapatkan pembebasan bersyarat. Meski begitu, pengawasan dari Balai Pemasyarakatan tetap berjalan ketat agar tidak terjadi pelanggaran.
Publik tentu tidak mudah melupakan skandal yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun lebih. Kasus e-KTP Setya Novanto bukan hanya soal angka, melainkan juga soal kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Korupsi ini membuat pelayanan administrasi publik, khususnya proyek KTP elektronik, terganggu dan merugikan jutaan warga.
Baca juga : Setya Novanto Bebas Bersyarat Usai PK MA Diterima
Banyak pihak menilai kebijakan pembebasan bersyarat memang prosedural, tetapi tidak menghapus luka mendalam akibat kejahatan korupsi. KPK bahkan menegaskan bahwa kasus e-KTP Setya Novanto harus menjadi pelajaran penting agar praktik serupa tidak terulang.
Dengan berbagai fakta ini, masyarakat diingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada proses hukum. Pengawasan publik dan transparansi lembaga negara menjadi kunci agar kepercayaan bisa pulih. Kasus ini adalah pengingat nyata bahwa keadilan tidak hanya diukur dari vonis, tetapi juga dari komitmen bangsa untuk memperbaiki diri.
