Google Indonesia menyampaikan pernyataan resmi terkait kasus Chromebook Nadiem, namun memilih tidak menanggapi substansi proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Perusahaan menegaskan fokus pada dukungan jangka panjang bagi pendidikan, termasuk pelatihan guru dan ekosistem perangkat lunak yang aman. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian korporasi global ketika perkara masih di tahap penyidikan dan seluruh pihak berhak atas asas praduga tak bersalah.
Di sisi lain, publik menantikan kejelasan alur pengadaan, efektivitas pemanfaatan perangkat, hingga peran para pemangku kepentingan dalam memastikan transparansi. Pemerhati kebijakan menilai pentingnya audit menyeluruh—mulai dari spesifikasi teknis, kesiapan jaringan, sampai model distribusi—agar pelajaran masa lalu dapat menjadi acuan perbaikan program digitalisasi sekolah.
Respons Google & Posisi Hukum
Dalam pernyataannya, Google menekankan bahwa mereka menghormati kewenangan penegak hukum serta akan patuh pada aturan di Indonesia. Perusahaan menyoroti kontribusi non-litigasi seperti pelatihan keamanan digital, pengembangan aplikasi pendidikan, dan dukungan perangkat lunak untuk pembelajaran jarak jauh. Narasi ini menempatkan korporasi pada jalur komunikasi yang berhati-hati: tidak mengomentari materi perkara, namun tetap menunjukkan keterlibatan sosial yang relevan dengan dunia pendidikan.
Sementara proses hukum berjalan, para analis menilai komunikasi korporasi perlu menjaga keseimbangan antara reputasi merek dan kepatuhan regulasi. Pemilihan diksi yang netral, kanal informasi resmi, serta konsistensi pesan menjadi kunci agar publik tidak menafsirkan adanya intervensi terhadap penyidikan. Dengan demikian, ruang pengadilan tetap menjadi tempat utama untuk menguji bukti dan kronologi, sementara diskursus publik diarahkan pada tata kelola program, bukan polemik personal terkait kasus Chromebook Nadiem.
Baca juga : Silfester Matutina PK Tidak Menunda Eksekusi
Kasus ini memicu evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan perangkat pendidikan, dari penyusunan spesifikasi hingga kesiapan sekolah penerima. Pemerhati kebijakan menilai keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada perangkat, tetapi juga pada konektivitas, dukungan teknis, dan literasi digital guru serta siswa. Di titik ini, pemerintah daerah dan sekolah menjadi garda terdepan memastikan perangkat benar-benar dipakai sesuai tujuan pembelajaran.
Ke depan, transparansi proses, audit pemanfaatan, dan pelibatan publik diharapkan menjadi standar. Praktik good governance—seperti uji pasar yang adil, dokumentasi tender yang terbuka, dan pelaporan hasil belajar—perlu diperkuat agar investasi negara menghasilkan dampak nyata. Perusahaan teknologi pun dituntut memperluas dukungan non-komersial: kurikulum literasi digital, keamanan data, dan inklusivitas akses. Jika semua pihak berfokus pada perbaikan sistemik, maka dinamika yang dipicu kasus Chromebook Nadiem bisa berujung pada peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih akuntabel.
