Militer Israel resmi mengumumkan dimulainya relokasi warga Gaza dari bagian utara menuju wilayah selatan yang dianggap lebih aman. Langkah ini diambil setelah pemerintah Israel menetapkan beberapa area di Kota Gaza sebagai zona operasi militer baru.
Menurut juru bicara militer, relokasi dilakukan atas koordinasi dengan PBB serta sejumlah organisasi kemanusiaan internasional. Mereka menyiapkan tenda, makanan, serta jalur distribusi bantuan melalui pos lintas Kerem Shalom. Tujuan utama dari kebijakan ini disebut untuk melindungi penduduk sipil dari risiko serangan, namun menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Banyak pengamat menilai bahwa relokasi warga Gaza bukan hanya masalah teknis pemindahan, melainkan juga menyangkut hak dasar mereka untuk tetap tinggal di tanah sendiri. Meski pemerintah Israel menekankan bahwa langkah ini bersifat sukarela, kelompok HAM memperingatkan potensi pelanggaran hukum internasional.
Kritik dan Kekhawatiran Internasional
Organisasi internasional, terutama PBB, menegaskan bahwa di Gaza saat ini tidak ada wilayah yang benar-benar aman. Meski tenda dan area relokasi disiapkan di bagian selatan, risiko serangan dan keterbatasan akses tetap menghantui. Banyak pihak khawatir bahwa kebijakan relokasi warga Gaza akan semakin memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah rapuh.
Kritik juga datang dari lembaga kemanusiaan yang menyoroti tantangan logistik. Jalur distribusi bantuan yang minim, akses rumah sakit terbatas, dan rusaknya infrastruktur membuat relokasi bukan solusi jangka panjang. Sebaliknya, ini bisa menambah penderitaan penduduk yang sudah kehilangan rumah, pekerjaan, dan akses kebutuhan dasar.
Israel membantah tuduhan pemaksaan. Mereka menekankan bahwa pemindahan ini hanya dilakukan di area yang berisiko tinggi akibat operasi militer. Namun, skeptisisme tetap tinggi, terutama dari kalangan aktivis dan pengamat yang menilai kebijakan ini dapat memperdalam krisis dan meningkatkan tensi politik regional.
Data terakhir menunjukkan lebih dari 61.000 warga Palestina telah tewas sejak konflik memanas, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Relokasi tidak menjamin keselamatan sepenuhnya, mengingat minimnya fasilitas kesehatan, air bersih, dan makanan. PBB bahkan menilai bahwa kebijakan relokasi warga Gaza dapat menambah potensi bencana kemanusiaan.
Baca juga : AS, Serangan Israel ke Suriah Adalah Masalah Rumit
Warga yang mengungsi ke selatan menghadapi kondisi tenda darurat dengan pasokan terbatas. Ribuan anak dilaporkan mengalami malnutrisi, sementara rumah sakit di daerah tujuan tidak mampu menampung lonjakan pasien. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai tanggung jawab Israel dan komunitas internasional untuk menjamin hak-hak sipil tetap dihormati.
Di sisi lain, relokasi ini juga bisa berdampak politik. Negara-negara sahabat Palestina menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk pengusiran terselubung, sementara sekutu Israel berusaha menyeimbangkan posisi diplomatik mereka. Hingga kini, solusi damai masih jauh dari harapan, dan nasib warga Gaza tetap bergantung pada keputusan militer serta tekanan internasional.
