Kasus Mark Up Whoosh kembali mencuat setelah KPK menegaskan langkah proaktif mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Lembaga antikorupsi menilai isu pembengkakan biaya pada proyek strategis harus dijelaskan dengan data, bukan sekadar opini. Fokus awal diarahkan pada penelusuran dokumen, rantai keputusan, serta aliran pembayaran untuk memetakan risiko sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Pendekatan ini diharapkan memberi kepastian publik bahwa proses penanganan dilakukan hati-hati, terukur, dan akuntabel.
Di sisi lain, pengelola proyek menekankan aspek teknis dan dinamika lapangan yang kerap mendorong revisi biaya. Mereka menyebut kebutuhan teknologi, keselamatan, dan jadwal layanan sebagai faktor yang memengaruhi angka akhir kontrak. Karena itu, klarifikasi berbasis bukti menjadi kunci agar debat tidak bergeser menjadi wacana politis semata. Dalam tahap ini, Kasus Mark Up Whoosh menjadi momentum memperbaiki tata kelola pengadaan, transparansi biaya, dan pelibatan auditor independen.
Tahap Pengumpulan Informasi dan Dasar Hukum
Langkah awal KPK mencakup pemetaan para pihak, penarikan dokumen kontrak, berita acara perubahan pekerjaan, serta catatan pembayaran. Mekanisme klarifikasi dilakukan bertahap agar setiap temuan teruji melalui pembandingan lintas sumber. Tim juga membuka kanal pelaporan masyarakat untuk menerima bahan pendukung yang relevan dan terverifikasi. Dengan demikian, alur kerja terjaga objektif sekaligus responsif terhadap perhatian publik yang besar atas Kasus Mark Up Whoosh.
Dari sisi regulasi, pijakan kerja merujuk pada aturan pengadaan barang dan jasa, tata kelola BUMN, serta ketentuan kerugian negara. Penegak hukum menilai unsur perbuatan melawan hukum, potensi konflik kepentingan, dan keterkaitan antara keputusan teknis dengan konsekuensi biaya. Audit forensik dapat digunakan untuk menilai kewajaran harga, membandingkan biaya satuan, dan menelusuri perubahan spesifikasi. Hasilnya diharapkan memberi garis batas jelas antara eskalasi wajar dan indikasi penyimpangan, sambil memastikan hak publik atas layanan transportasi terpenuhi.
Baca juga : Dugaan Mark Up Whoosh, KPK Dorong Laporan Mahfud
Dugaan pembengkakan biaya tidak hanya menyangkut kerugian finansial, tetapi juga kepercayaan pasar dan keberlanjutan layanan. Investor, perbankan, dan pengguna membutuhkan kepastian bahwa struktur biaya realistis dan didukung studi kelayakan yang mutakhir. Di level kebijakan, transparansi dapat menurunkan premi risiko dan memperkuat disiplin pembayaran. Karena itu, pengelola proyek perlu menyampaikan matriks risiko, rencana mitigasi, serta indikator kinerja yang mudah dipantau. Dalam kerangka tersebut, Kasus Mark Up Whoosh menjadi pengingat tentang pentingnya kontrol internal yang bekerja sejak awal.
Pengawasan publik dapat diperkuat melalui publikasi ringkas berkala berisi progres fisik, keuangan, dan alasan perubahan biaya. Dasbor keterbukaan data membantu warga memahami konteks keputusan tanpa mengorbankan informasi yang dilindungi. Di saat yang sama, auditor independen dan akademisi dapat memberi pandangan pembanding untuk menjaga kewajaran. Jika kelak ditemukan pelanggaran, penegakan hukum dilakukan tegas dan terukur agar efek jera tercipta. Dengan pendekatan kolaboratif, Kasus Mark Up Whoosh dapat menjadi studi perbaikan tata kelola proyek infrastruktur ke depan.
