Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa kasus pemakzulan bupati Pati tidak harus menjadi akhir dari polemik yang terjadi di daerah tersebut. Menurutnya, masih ada ruang bagi Bupati Sudewo untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan yang menuai kritik dari berbagai pihak.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kinerja Bupati Pati yang baru menjabat kurang dari satu tahun. Rifqi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan legislatif dan eksekutif tanpa langsung melompat ke proses pemakzulan.
Pandangan Ketua Komisi II DPR
Dalam keterangannya, Rifqinizamy menyebut bahwa kasus pemakzulan bupati Pati sebaiknya dipandang sebagai momentum perbaikan, bukan sebagai pintu menuju krisis politik daerah. Menurutnya, masih terlalu dini untuk menilai kinerja kepala daerah yang baru menjabat dalam hitungan bulan.
Ketua Komisi II DPR menilai kasus pemakzulan bupati Pati tidak harus terjadi, memberi kesempatan evaluasi dan perbaikan kebijakan di awal masa jabatan. Ia juga menyoroti bahwa mekanisme pemakzulan merupakan langkah serius yang memiliki implikasi besar terhadap stabilitas pemerintahan. Karena itu, sebelum menempuh jalur tersebut, semua pihak perlu mempertimbangkan opsi dialog dan pembenahan kebijakan secara internal.
Lebih lanjut, Rifqi mengajak DPRD Kabupaten Pati untuk mengedepankan fungsi pengawasan yang konstruktif. Pendekatan ini dinilai lebih sehat dalam menjaga hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif, sekaligus memberi kesempatan bagi bupati untuk membuktikan kemampuannya.
Polemik kasus pemakzulan bupati Pati telah memicu beragam reaksi, mulai dari kalangan masyarakat hingga tokoh politik daerah. Sebagian pihak menilai kritik terhadap bupati harus direspons dengan perbaikan kebijakan, bukan dengan langkah ekstrem yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Baca juga : Aksi Demo Bupati Pati Memanas
Ketua Komisi II DPR menilai, masa jabatan yang masih baru seharusnya menjadi waktu untuk membangun fondasi kerja sama yang kuat antara bupati dan DPRD. Jika kebijakan yang dipersoalkan dapat dikoreksi, maka stabilitas pemerintahan daerah akan lebih terjaga.
Rifqi juga mengingatkan bahwa pemakzulan tidak hanya mempengaruhi jalannya pemerintahan, tetapi juga citra daerah di mata publik. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk mengambil langkah bijak demi kepentingan masyarakat luas.
