Keadilan Restoratif Jaksa menjadi sorotan usai Presiden meminta kejaksaan daerah membenahi penanganan perkara ringan agar lebih manusiawi. Imbauan itu menegaskan hukum harus melindungi rakyat kecil, bukan memperberat beban keluarga hanya karena kekeliruan yang dapat diselesaikan di tingkat komunitas. Kasus berisiko tinggi terhadap keamanan tetap diprioritaskan, namun perkara minor yang tidak menimbulkan ancaman luas sebaiknya diarahkan pada edukasi, pemulihan kerugian, dan kesepakatan damai. Dengan begitu, pesan kebijakan sampai pada akar persoalan: menumbuhkan keadilan yang terasa di kehidupan sehari-hari, tanpa mengurangi wibawa penegakan hukum.
Di lapangan, koordinasi antaraparat menjadi kunci. Jaksa, penyidik, dan pemerintah daerah perlu menyamakan parameter proporsionalitas, dari seleksi perkara hingga indikator keberhasilan. Lewat pedoman yang jelas, ruang abu-abu dapat dipersempit sehingga keputusan tidak tergantung selera birokrasi. Agenda ini juga menuntut sistem pelaporan yang transparan agar publik menilai efektivitas perubahan secara obyektif.
Arahan Presiden dan Respons Kejaksaan
Presiden menekankan penegakan hukum yang tajam pada kejahatan yang merugikan masyarakat luas, seperti korupsi dan kekerasan, serta menghindari kriminalisasi berlebih pada kasus kecil. Kejaksaan diminta memperkuat skrining perkara sejak awal bersama penyidik; bila syarat keadilan restoratif terpenuhi, perkara dialihkan ke mediasi yang diawasi negara. Dalam kerangka ini, Keadilan Restoratif Jaksa diposisikan sebagai instrumen yang menjaga martabat korban, pelaku, dan masyarakat, sembari menghemat sumber daya litigasi untuk kasus yang benar-benar membutuhkan persidangan.
Langkah teknisnya mencakup penyusunan SOP lintas instansi, daftar tipe perkara yang layak restoratif, serta tenggat waktu keputusan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum. Kejaksaan juga diharapkan menyiapkan fasilitator mediasi, basis data putusan, dan pelatihan etika komunikasi bagi aparat lini depan. Dengan dukungan itu, Keadilan Restoratif Jaksa dapat berjalan konsisten di berbagai daerah, tidak hanya di kota besar yang memiliki kapasitas kelembagaan lebih matang.
Baca juga : Ultimatum 3 Teguran, Bahlil Tanggapi Instruksi
Pembenahan ini berpotensi memangkas beban perkara di pengadilan, mempercepat layanan, dan menurunkan biaya sosial yang ditanggung keluarga rentan. Pemerintah daerah dapat menautkan program bantuan hukum dan konseling psikososial agar pemulihan tidak berhenti pada ganti rugi. Bagi pelaku usaha mikro, kepastian proses yang cepat memberi ruang untuk kembali produktif tanpa stigma berkepanjangan. Pada titik ini, keberhasilan Keadilan Restoratif Jaksa akan terlihat dari metrik sederhana: waktu penyelesaian turun, kepuasan warga naik, dan angka pelanggaran berulang menyusut.
Dunia usaha menilai kepastian penegakan sebagai sinyal positif bagi iklim investasi. Ketika perkara administratif atau gesekan kecil di pasar dapat diselesaikan lewat pemulihan dan edukasi, energi penegak hukum dapat difokuskan pada praktik curang yang merusak kompetisi. Transparansi data—jumlah perkara yang direstorasi, nilai kerugian yang dipulihkan, dan tingkat kepatuhan—membantu publik menimbang dampak kebijakan. Dengan konsistensi pelaksanaan, Keadilan Restoratif Jaksa menjadi standar etis baru: tegas pada kejahatan serius, adil dan memulihkan pada perkara ringan.
