Kecelakaan Mobil SPPG di halaman SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, menggemparkan publik karena melibatkan puluhan siswa dan guru. Peristiwa Kecelakaan Mobil SPPG terjadi ketika kendaraan pengangkut makanan program Makan Bergizi Gratis hendak masuk ke area sekolah, namun justru melaju tak terkendali dan menabrak kerumunan. Dalam insiden itu, total 22 orang tercatat sebagai korban, terdiri dari murid dan tenaga pendidik yang saat itu tengah beraktivitas di halaman.
Sebanyak 10 korban diperbolehkan menjalani rawat jalan, sementara 12 lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit rujukan. Kasus Kecelakaan Mobil SPPG tersebut segera ditangani aparat kepolisian dan pemerintah, yang menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus menjanjikan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan program makan bergizi di lingkungan sekolah dasar. Orang tua siswa dan guru menuntut penjelasan terbuka mengenai penyebab insiden serta jaminan perbaikan prosedur keamanan, sementara aparat menenangkan kepanikan dengan memastikan korban dirawat dan memasang garis pengaman di sekitar halaman sekolah pada hari itu yang sibuk.
Rincian Korban dan Penanganan Medis
Data terbaru menunjukkan total korban mencapai 22 orang, sebagian besar siswa kelas rendah yang sedang berkumpul di halaman sekolah menjelang kegiatan belajar tambahan. Beberapa guru juga ikut tertabrak ketika berusaha menghalangi laju mobil yang meluncur dari area gerbang menuju titik kerumunan. Sebagian korban mengalami luka lecet dan memar, sementara lainnya menderita cedera lebih serius pada kaki, tangan, dan kepala sehingga membutuhkan penanganan intensif dari tenaga medis.
Sepuluh korban diperbolehkan pulang dengan status rawat jalan setelah mendapatkan pemeriksaan dan observasi singkat di puskesmas maupun rumah sakit rujukan. Mereka tetap diminta menjalani kontrol lanjutan untuk memastikan tidak ada efek lanjutan yang luput terdeteksi. Adapun dua belas korban lain masih dirawat di RSUD Koja dan RSUD Cilincing dengan pengawasan dokter spesialis, beberapa di antaranya menjalani operasi tulang dan perawatan di ruang intensif.
Dinas Kesehatan DKI dan pihak sekolah berkoordinasi memberikan pendampingan psikologis, sebab Kecelakaan Mobil SPPG telah meninggalkan trauma mendalam bagi anak-anak yang menyaksikan langsung teman sekelasnya terluka di hadapan mereka. Pemerintah provinsi bersama Jasa Raharja juga menjamin biaya perawatan korban, termasuk santunan bagi keluarga yang terdampak secara ekonomi. Orang tua didorong tidak ragu membawa anak kembali ke fasilitas kesehatan apabila merasakan keluhan baru setelah kejadian, berapa pun biayanya tanpa proses administrasi rumit.
Polres Metro Jakarta Utara segera melakukan olah tempat kejadian perkara dengan mengamankan kendaraan, memeriksa sopir berinisial AI, serta meminta keterangan saksi dari guru dan warga sekitar sekolah. Sopir yang merupakan pengemudi pengganti mengaku panik ketika mobil berhenti di tanjakan dan salah menginjak pedal, sehingga kendaraan justru melaju kencang ke arah halaman. Polisi masih mendalami apakah terdapat kelalaian lain, misalnya kondisi rem dan standar perawatan armada, sebelum menetapkan konstruksi pasal yang lebih berat.
Baca juga : Kronologi Ledakan SMAN 72 dan Fakta Terbaru Penanganan
Selain penyidikan pidana, pemerintah daerah ikut meninjau ulang prosedur operasional program Makan Bergizi Gratis, mulai dari rekrutmen sopir hingga alur distribusi makanan ke sekolah. Sejumlah pakar keselamatan transportasi menilai, Kecelakaan Mobil SPPG harus menjadi peringatan keras agar kendaraan layanan publik tidak lagi diparkir atau diarahkan dekat kerumunan anak tanpa pembatas fisik yang memadai. Mereka mendorong pemasangan rambu kecepatan rendah, jalur khusus kendaraan logistik, serta pelatihan berkala bagi pengemudi.
Orang tua dan komite sekolah juga diminta aktif mengawasi pelaksanaan program, memastikan manfaat gizi tetap berjalan namun aspek keamanan murid dan guru ditempatkan sebagai prioritas utama. Transparansi hasil investigasi dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan pangan pemerintah. Tanpa perbaikan nyata, dikhawatirkan orang tua akan menolak keberadaan kendaraan layanan di lingkungan sekolah dasar pada masa mendatang yang krusial.
