Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi senyap dengan menangkap kepala daerah aktif. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut menggelar OTT Bupati Kolaka Timur pada Kamis, 7 Agustus 2025, di wilayah Sulawesi Tenggara.
Bupati Kolaka Timur yang ditangkap adalah Abdul Azis, yang mulai menjabat pada Februari 2025 lalu. Informasi mengenai penangkapan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK, namun rincian lebih lanjut terkait kasus dan barang bukti masih belum disampaikan secara resmi kepada publik.
Kegiatan OTT ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum oleh KPK terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Sejumlah pihak lainnya juga disebut telah diamankan dalam operasi ini.
Proses OTT Masih Berlangsung
Menurut keterangan sementara dari pihak KPK, tim penyidik masih berada di lapangan dan melakukan pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan. Bupati Abdul Azis telah dibawa ke kantor KPK untuk dilakukan klarifikasi mendalam terkait kasus yang menjeratnya.
Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti jenis tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi OTT Bupati Kolaka Timur ini. Namun, sejumlah sumber menyebutkan bahwa dugaan suap atau gratifikasi dalam proyek pengadaan barang dan jasa menjadi fokus pemeriksaan.
Selain Abdul Azis, beberapa pejabat pemerintah daerah lainnya diduga ikut terlibat dalam praktik korupsi yang tengah diselidiki. KPK akan menentukan status hukum mereka setelah proses pemeriksaan 1×24 jam selesai dilakukan.
Masyarakat Kolaka Timur dikabarkan terkejut dengan kabar penangkapan ini. Pasalnya, Abdul Azis baru saja memulai masa jabatannya dan belum genap satu tahun memimpin. Banyak pihak berharap bahwa pimpinan daerah yang baru akan membawa perubahan positif bagi daerah yang dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang besar tersebut.
Penangkapan ini sekaligus menambah daftar kepala daerah di Indonesia yang terjaring operasi tangkap tangan. KPK menegaskan bahwa operasi seperti ini akan terus dilakukan untuk menjaga integritas birokrasi dan memberantas korupsi di daerah.
Baca juga : Ketua KPK Tegaskan Status Hasto Tetap Bersalah
Pemerhati hukum dan tata kelola pemerintahan pun menyambut langkah KPK ini sebagai bentuk nyata dari komitmen antikorupsi. Mereka juga mengingatkan pentingnya pengawasan berlapis dalam proses pengadaan di tingkat pemerintah daerah.
Seiring dengan berlangsungnya pemeriksaan lebih lanjut, publik menanti hasil resmi dari penyelidikan OTT Bupati Kolaka Timur yang menjadi perhatian nasional.
