Isu pengadaan kapal induk eks-Italia kembali memicu perhatian publik. Dalam pusaran debat akuisisi Garibaldi, pemerintah diminta menimbang kebutuhan riil negara kepulauan: mobilitas cepat saat bencana, dukungan udara bagi evakuasi, serta pusat komando terapung yang tangguh.
Di luar sorotan simbolik, keputusan strategis harus berbasis data. Nilai guna kapal harus sebanding dengan ongkos retrofit, pemeliharaan panjang, dan kesiapan sumber daya manusia. Transparansi rencana pendanaan, rute alih teknologi, serta integrasi dengan armada yang sudah ada menjadi penentu keberhasilan. Tanpa peta jalan operasional yang jelas—mulai dari latihan dek penerbangan, protokol keselamatan, hingga jadwal docking—aset besar justru rawan mangkrak. Artikel ini merangkum pertimbangan kunci agar pengadaan tidak jatuh pada euforia, melainkan memperkuat kemampuan maritim, operasi kemanusiaan, dan kesiapsiagaan nasional secara berkelanjutan.
Kebutuhan, skenario misi, dan ukuran manfaat
Pertama, tegaskan tujuan. Jika prioritasnya operasi non-perang—SAR, bantuan kemanusiaan, jembatan udara logistik—maka rancangan ulang fasilitas medis, gudang, water maker, dan command center harus didahulukan. Kapal harus sanggup menjadi pangkalan helikopter/drone, dengan prosedur turn-around cepat, alur bahan bakar aman, dan koordinasi ATC kapal yang mumpuni. Pada skenario keamanan maritim, kapal dapat berperan sebagai node C4ISR, menopang patroli jarak jauh bersama kapal permukaan dan pesawat intai.
Kedua, ukur manfaat lintas lembaga. Sinergi dengan Basarnas, BNPB, dan Kemenkes akan memperbesar “return” sosial saat bencana. Simulasi gabungan rutin perlu dijadwalkan sebelum pengadaan final agar rancangan ruang, lift, serta arsitektur listrik sesuai kebutuhan lapangan.
Ketiga, bangun ekosistem pendukung. Galangan dalam negeri perlu disiapkan untuk perawatan berkala, sekaligus memetakan jalur suku cadang kritis. Tanpa ini, debat akuisisi Garibaldi akan buntu di tataran retorika karena ketergantungan luar negeri terlalu tinggi. Indikator manfaat harus terukur: jam terbang heli, hari operasi di laut per tahun, dan waktu tanggap bencana yang menurun signifikan.
Harga beli hanya puncak gunung es. Pemerintah wajib memaparkan total cost of ownership 15–20 tahun: retrofit sensor-komunikasi, penguatan dek, modernisasi propulsi, bahan bakar, amunisi/aviation stores, hingga biaya docking besar. Skema pembiayaan perlu realistis—kombinasi anggaran multiyears, offset industri, serta porsi lokal untuk menekan ongkos operasi.
Baca juga : 10 Negara Maju Teknologi Dunia, Singapura Pimpin
SDM tak kalah penting. Kapal kelas besar memerlukan ratusan pelaut dengan kompetensi dek terbang, keselamatan penerbangan, pemeliharaan mesin, dan manajemen darurat. Roadmap pelatihan, sertifikasi, serta program twin-crew harus disiapkan agar tingkat kesiapan terjaga.
Terakhir, tata kelola risiko: lakukan audit teknis independen pada lambung dan sistem, tetapkan KPI operasional (availability, mission capable rate), dan sediakan rencana kontinjensi jika proyek melewati biaya/waktu. Komunikasi publik yang transparan—lewat laporan kemajuan triwulanan—akan menjaga akuntabilitas. Dengan disiplin desain misi, pembiayaan, dan SDM, debat akuisisi Garibaldi bisa berujung pada keputusan yang tepat guna; sebaliknya, tanpa itu semua, proyek hanya menambah beban fiskal.
