Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan apresiasi besar atas langkah penindakan tegas korupsi yang dilakukan pemerintah. Ia menilai, sikap tegas ini merupakan sinyal penting bahwa negara tidak mentolerir praktik yang merugikan rakyat.
Dalam pidato Sidang Tahunan MPR–DPR–DPD, Muzani menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas nasional. Menurutnya, penindakan tegas korupsi bukan hanya tugas aparat, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari masyarakat.
Muzani mengingatkan bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah lama menjadi penghambat kemajuan bangsa. Dengan penindakan tegas korupsi yang konsisten, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat semakin pulih.
Dampak Positif Penindakan Tegas Korupsi
Pemberantasan korupsi yang dilakukan secara serius diyakini membawa dampak positif bagi perekonomian dan stabilitas negara. Muzani menilai bahwa penindakan tegas korupsi akan mendorong terciptanya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kolaborasi lintas lembaga ini akan memperkuat upaya pemerintah dalam membongkar jaringan korupsi yang rumit.
Selain itu, Muzani berharap pendidikan antikorupsi bisa ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki kesadaran moral tinggi dan tidak mudah tergoda untuk terlibat dalam praktik korupsi.
Muzani mengajak seluruh elemen bangsa untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan. Menurutnya, penindakan tegas korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan publik. Masyarakat dapat membantu dengan melaporkan dugaan praktik korupsi melalui saluran resmi dan menjaga transparansi di lingkungan masing-masing.
Baca juga : Golkar Soroti Anggaran Pendidikan Kedinasan di APBN
Ia menekankan bahwa integritas bangsa adalah modal utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dengan komitmen bersama, penegakan hukum akan menjadi lebih kuat, dan praktik korupsi dapat ditekan secara signifikan.
Muzani optimis, dengan langkah berani pemerintah serta dukungan seluruh lapisan masyarakat, Indonesia dapat menjadi negara yang bebas dari korupsi dan memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih. Lebih lanjut, Muzani mengajak seluruh elemen bangsa — termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat sipil — untuk menjaga momentum penindakan. Ia berharap sinergi ini menjadikan pencegahan KKN sebagai kebiasaan kolektif, bukan hanya reaksi terhadap kejadian, sehingga bangsa ini dapat secara bertahap membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
