OTT KPK Aparat Hukum kembali jadi sorotan setelah Komisi III DPR menyatakan penyesalan atas keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam operasi tangkap tangan KPK. DPR menilai peristiwa itu menggerus kepercayaan publik karena institusi penegak hukum semestinya berada di garis depan pemberantasan korupsi. Pernyataan tersebut muncul saat KPK mengusut beberapa perkara yang menyeret oknum jaksa di sejumlah daerah.
Komisi III menekankan penindakan harus tegas dan tidak pandang bulu, sekaligus meminta pembenahan internal berjalan nyata, bukan respons sesaat. Pada saat yang sama, pengawasan dan pencegahan dinilai perlu diperkuat agar praktik serupa tidak berulang. Publik menanti transparansi proses hukum serta komitmen lembaga terkait memperbaiki tata kelola.
KPK mengungkap rangkaian penindakan yang memunculkan perhatian luas, termasuk perkara yang disebut berkaitan pemerasan dan dugaan aliran uang. Komisi III meminta proses akuntabel, sementara perlindungan saksi dan pelapor tetap dijaga. OTT KPK Aparat Hukum kini menjadi ujian kredibilitas sistem hukum dan agenda bersih-bersih di internal penegakan hukum.
Komisi III Tekankan Integritas dan Perbaikan Sistem
Anggota Komisi III DPR menyebut keterlibatan oknum penegak hukum dalam perkara korupsi sebagai alarm bagi institusi yang mengawal proses pidana. Mereka menegaskan integritas harus dibangun dari rekrutmen, pembinaan karier, hingga kontrol gaya hidup agar celah penyimpangan tidak dibiarkan. Komisi mendorong sanksi etik dan pidana berjalan beriringan supaya efek jera tidak berhenti di ruang sidang. OTT KPK Aparat Hukum dipandang sebagai peringatan bahwa pengawasan melekat dan kepatuhan prosedur tidak boleh longgar, terutama pada jabatan yang bersentuhan langsung dengan perkara dan layanan publik.
Komisi III menilai pencegahan perlu dibuat terukur, misalnya lewat audit berkala pada jabatan rawan, penertiban mekanisme penanganan perkara, serta penguatan pengawasan internal yang independen. Pengawasan atasan langsung disorot agar tidak terjadi pembiaran di level struktural. Dari situ, OTT KPK Aparat Hukum diharapkan menjadi momentum evaluasi rantai layanan, termasuk administrasi berkas, pertemuan yang tak tercatat, dan akses perkara secara ketat berbasis jejak digital dan audit rutin.
Di sisi lain, DPR mengingatkan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan operasi penindakan, tetapi harus disertai perbaikan budaya organisasi. Transparansi administrasi, pelaporan gratifikasi, dan kanal pengaduan yang aman dinilai penting untuk memutus praktik transaksional. Komisi meminta laporan pembenahan berkala, termasuk digitalisasi administrasi dan penguatan whistleblowing system, agar temuan pelanggaran cepat ditindak sebelum merusak proses peradilan.
KPK melanjutkan pendalaman terhadap OTT yang melibatkan oknum jaksa di Banten, termasuk pengamanan uang tunai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti. Penyidik menegaskan pengusutan dilakukan sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan pihak-pihak yang diamankan dan penelusuran dugaan aliran dana. Dalam beberapa kasus, KPK menekankan perbedaan penanganan perkara berdasarkan konstruksi hukum dan locus kejadian. KPK menyebut langkah cepat dibutuhkan untuk mencegah penghilangan bukti dan menjaga kepercayaan publik terhadap penindakan yang sedang berjalan.
Baca juga : KPK Segel Ruang Bupati Bekasi Usai OTT Malam Hari
Selain itu, KPK menetapkan pejabat kejaksaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sebagai tersangka dalam perkara yang dikaitkan dengan dugaan pemerasan. Sejumlah pejabat disebut menjalani penahanan tahap awal, sementara satu pihak lainnya masih dicari sehingga koordinasi lintas institusi dilakukan. KPK menyatakan pemeriksaan ahli dan penelusuran aset dipakai untuk menguji keterangan, sehingga konstruksi perkara disusun lengkap sejak tahap awal hingga persidangan. Koordinasi dengan kejaksaan juga dilakukan untuk memastikan proses internal tetap tertib bersama.
Perkara ini memicu tuntutan agar institusi penegak hukum memperketat kontrol internal, termasuk pemeriksaan kekayaan, rotasi jabatan, dan pengawasan penanganan perkara. Publik meminta penanganan tidak berhenti pada individu, tetapi menyasar pola dan celah sistem yang membuka ruang suap atau pemerasan. Jika pembenahan konsisten, OTT KPK Aparat Hukum bisa menjadi titik balik untuk memperkuat akuntabilitas penegakan hukum.
