Kekosongan bensin di sejumlah SPBU swasta kembali ramai dibahas setelah antrean muncul di beberapa titik jaringan non-pertamina. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan responsnya tidak berubah: kuota impor untuk badan usaha sudah dinaikkan dan jika masih kurang, operator dipersilakan membeli lewat skema bisnis ke bisnis dengan Pertamina. Dalam konteks inilah pasokan BBM swasta menjadi perhatian utama publik karena menyangkut kepastian layanan dan transparansi pasokan.
Pemerintah menyebut gangguan dipicu lonjakan permintaan non-subsidi seiring aturan QR untuk pembelian BBM subsidi. Operator diminta menyesuaikan suplai dan memberi informasi ketersediaan secara berkala. Sementara evaluasi menyasar distribusi, jadwal suplai, dan pemanfaatan alokasi impor agar stok kembali normal tanpa menekan stabilitas harga. Kementerian juga memanggil operator untuk menyinkronkan data permintaan, memastikan kualitas layanan di lapangan, serta membuka opsi pembelian dari Pertamina ketika penyaluran mandiri belum memadai di wilayah tertentu. Pemerintah menekankan koordinasi ini bersifat sementara, sampai pola permintaan stabil dan jaringan distribusi kembali bekerja pada kapasitas normal.
Kuota Impor, Opsi B2B, dan Sinkronisasi Pasokan
Pemerintah menjelaskan bahwa kuota impor untuk badan usaha telah ditambah guna menjaga ketersediaan, namun kunci perbaikan ada pada disiplin distribusi. Operator diminta mengoptimalkan kontrak suplai dan mempercepat perputaran stok di area yang mengalami penyerapan tinggi. Jika kebutuhan masih belum tertutup, jalur bisnis ke bisnis dengan Pertamina disediakan agar transisi pasokan berlangsung cepat tanpa menunggu penyesuaian administratif yang lama.
Langkah ini diiringi pemanggilan operator untuk menyelaraskan data kebutuhan, jadwal pengiriman, dan kapasitas tangki di stasiun yang padat. Dalam situasi lonjakan permintaan, transparansi informasi ketersediaan di tiap lokasi menjadi krusial agar konsumen dapat merencanakan pengisian dengan baik. Kementerian menilai problem utama bukan produksi, melainkan tata kelola rantai suplai yang belum seragam antar jaringan.
Karena itu, indikator pemulihan ditetapkan pada kecepatan pemenuhan ulang, stabilitas antrean, dan jumlah nozzle aktif pada jam sibuk. Melalui pendekatan tersebut, pasokan BBM swasta diharapkan kembali normal secara bertahap. Pemerintah juga menyiapkan audit logistik sederhana—jarak suplai dari terminal, rute alternatif, dan penjadwalan truk—serta meminta pembaruan stok di aplikasi agar konsumen tidak berpindah lokasi. Pengawasan membandingkan alokasi impor dengan kebutuhan per wilayah, sehingga kelebihan di satu titik dapat segera dialihkan. Dengan pelaporan mingguan, koordinasi makin cepat dan pasokan BBM swasta lebih terprediksi. Dampaknya, antrean mereda pada jam-jam sibuk di kota.
Lonjakan permintaan non-subsidi terjadi setelah pembelian Pertalite mewajibkan QR di sejumlah daerah, mendorong sebagian pengendara beralih ke jaringan non-pertamina. Dampaknya terasa dalam bentuk antrean sementara dan stok yang cepat menipis pada jam padat. Untuk meredakan situasi, operator diminta memprioritaskan varian oktan menengah, menambah nozzle aktif, serta menata ulang jadwal pengiriman agar ritme suplai lebih merata.
Otoritas menegaskan informasi ketersediaan harus diperbarui berkala supaya konsumen dapat memilih titik pengisian paling dekat tanpa membuang waktu. Di sisi konsumen, edukasi mengenai aturan pembelian subsidi dan perbedaan harga perlu diperbanyak agar perpindahan permintaan berlangsung terukur. Integrasi peta stok lintas jaringan, baik melalui situs resmi maupun aplikasi, membantu mengurangi kepadatan lokal.
Pemerintah juga mendorong kerja sama depot dan terminal BBM untuk menyediakan jalur pengiriman alternatif ketika akses tertentu macet. Dengan langkah-langkah ini, pemulihan diharapkan berlangsung cepat sekaligus menghindari spekulasi kelangkaan yang tidak berdasar. Dalam evaluasi berkala, keberhasilan diukur dari menurunnya waktu tunggu, kestabilan harga, dan peningkatan akurasi informasi ketersediaan pada level SPBU.
Ketika indikator membaik, pasokan BBM swasta akan kembali pada pola normal musiman. Namun bila gangguan berulang, regulator menyiapkan penyesuaian parameter—seperti tenor dan pelaporan—agar respons lebih presisi. Dengan koordinasi, pasokan BBM swasta pulih tanpa penambahan kuota besar, menjaga impor efisien bagi konsumen dan pasar.
