Pernyataan tegas disampaikan pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait iklan video dari Kementerian Luar Negeri Israel yang tayang di YouTube. Iklan tersebut menyampaikan pesan bahwa Israel telah mengalirkan bantuan secara signifikan ke Jalur Gaza. Namun, menurut PBB, narasi dalam iklan itu tidak mencerminkan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Dalam keterangan resminya, juru bicara PBB menyatakan bahwa Israel telah menolak lebih dari 140 permintaan akses bantuan ke Gaza utara selama dua bulan terakhir. Penolakan ini memperparah situasi kemanusiaan di wilayah yang sedang terisolasi akibat konflik yang masih berlangsung.
“Iklan tersebut menciptakan persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kami melihat angka distribusi yang sangat terbatas dan tidak memadai,” ujar juru bicara kemanusiaan PBB.
Penolakan akses membuat sejumlah truk bantuan tidak dapat menjangkau area terdampak, termasuk wilayah yang mengalami kekurangan pangan dan obat-obatan secara akut. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa narasi yang beredar justru memperhalus gambaran krisis yang sebenarnya jauh lebih parah.
Krisis Akses dan Realita Bantuan di Gaza
Menurut data yang dihimpun lembaga kemanusiaan internasional, jumlah bantuan yang berhasil masuk ke Gaza melalui jalur perbatasan sangat minim. Misalnya, pada awal Juli, hanya satu truk berisi makanan bayi yang berhasil melintasi wilayah akses terbatas. Padahal, ribuan anak di Gaza saat ini mengalami kondisi gizi buruk akibat blokade dan keterbatasan logistik.
Pejabat PBB menegaskan bahwa bantuan yang benar-benar menjangkau masyarakat Gaza jumlahnya jauh di bawah kebutuhan dasar yang telah dipetakan oleh badan-badan kemanusiaan. Distribusi pun terkendala oleh syarat izin militer dan jalur logistik yang sangat terbatas akibat kerusakan infrastruktur.
Sementara dalam iklan, pemerintah Israel menampilkan animasi dan angka-angka yang menggambarkan keberhasilan pengiriman bantuan. Tayangan tersebut ditayangkan di platform populer seperti YouTube dengan audiens global. Namun PBB menilai bahwa pesan semacam itu dapat menyesatkan publik dan menciptakan narasi yang seolah-olah krisis sudah tertangani dengan baik.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia dan negara anggota PBB turut menyuarakan keprihatinan terhadap pembatasan bantuan ke Gaza. Mereka meminta agar akses kemanusiaan dibuka tanpa syarat, serta transparansi dalam pelaporan bantuan yang telah diklaim.
Baca juga : AS, Serangan Israel ke Suriah Adalah Masalah Rumit
PBB juga meminta pihak-pihak yang berkonflik untuk tidak menjadikan bantuan sebagai alat propaganda. “Tugas kita adalah memastikan bantuan menjangkau yang membutuhkan, bukan mempercantik laporan atau tayangan media,” kata seorang pejabat senior di kantor kemanusiaan PBB.
Dengan situasi yang semakin kritis, masyarakat internasional diharapkan lebih kritis terhadap narasi yang disebarkan melalui media, dan fokus pada upaya nyata untuk mengurangi penderitaan warga sipil di Gaza. Saat ini, yang dibutuhkan bukanlah kampanye pencitraan, melainkan tindakan nyata dan akses kemanusiaan yang merata.
