Pemangkasan Dana Daerah menjadi sorotan setelah pemerintah pusat menata ulang transfer fiskal dan mendorong efisiensi program. Di tengah penyesuaian itu, DPR meminta pemerintah daerah fokus memperkuat pendapatan asli daerah melalui langkah terukur, bukan sekadar memangkas layanan publik. Contoh yang diangkat adalah digitalisasi pajak daerah, integrasi data, dan pengawasan belanja agar anggaran tetap tepat sasaran.
Sejumlah kepala daerah merespons dengan audit program prioritas, menata ulang target layanan, dan mengevaluasi proyek yang belum siap. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan dasar sambil menahan lonjakan defisit. Di sisi lain, pelaku usaha menanti kepastian regulasi agar aktivitas ekonomi tidak tertahan oleh perubahan prosedur dan sanksi yang berubah cepat.
Di tingkat teknis, koordinasi lintas dinas menjadi kunci: pajak, perizinan, perhubungan, keuangan, dan inspektorat. Dengan alur kerja yang lebih ringkas, insentif bagi kepatuhan meningkat dan kebocoran bisa ditekan. Kepastian informasi publik—jadwal penetapan pajak, kanal pembayaran, dan basis data wajib pajak—membantu membangun kembali kepercayaan warga sekaligus menjaga penerimaan saat ruang fiskal menyempit.
Teladan DKI dan Bandung: Digitalisasi PAD dan Penataan Belanja
Praktik DKI Jakarta menunjukkan dampak nyata digitalisasi pajak: pendaftaran objek, pelaporan, dan pembayaran terhubung ke satu dasbor, disertai rekonsiliasi otomatis dengan perbankan. Kepastian data memudahkan pemetaan potensi dan pengawasan intensif pada sektor bernilai tinggi seperti PBB-P2, BPHTB, dan pajak hiburan. Transparansi transaksi menutup ruang penundaan administratif yang sering menurunkan kepatuhan. Bandung menambah contoh lewat aplikasi pembayaran mobile, penguatan TP2DD, dan kampanye literasi yang menekankan kemudahan serta insentif tepat waktu.
Replikasi dua kota ini menuntut desain yang kontekstual. Daerah wisata dapat memulai dari pajak hotel-restoran; daerah industri memperbaiki verifikasi NJOP dan kepatuhan retribusi jasa. Integrasi NIK, NIB, dan data perizinan membantu mengurangi basis bayangan yang selama ini sulit dipantau. Pada sisi belanja, spending review rutin, katalog elektronik, dan pengadaan berbasis nilai menghindari duplikasi program serta menurunkan biaya. Di akhir siklus, publikasi rencana aksi dan capaian kuartalan menegaskan akuntabilitas. Jika langkah-langkah ini dijalankan konsisten, Pemangkasan Dana Daerah dapat menjadi momentum reformasi yang memperbaiki kualitas layanan tanpa membebani warga.
Baca juga : DPR: Eksekusi blueprint reformasi Polri mandek
Agar penyesuaian tidak mengganggu pelayanan, pemerintah daerah perlu peta jalan PAD yang terukur: identifikasi 20% wajib pajak berkontribusi terbesar, program collection untuk piutang lama, dan perluasan kanal bayar hingga super-app lokal. Edukasi kepatuhan dipadukan dengan reminder otomatis dan simulasi tagihan agar rumah tangga dan pelaku usaha bisa mengatur arus kas. Di sisi pengawasan, data matching dengan perizinan dan utilitas membantu memotret aktivitas ekonomi yang belum tercatat. Pendekatan ini meningkatkan kepastian tanpa menambah beban birokrasi.
Pada layanan, service level agreement digital mempersingkat proses izin dan mengurangi biaya transaksi. Dashboard kinerja publik—jumlah berkas, waktu layanan, dan capaian penerimaan—mendorong budaya kinerja di dinas. Kolaborasi dengan perbankan dan payment gateway memperluas akses pembayaran, sementara QRIS untuk pajak dan retribusi memudahkan pelaporan otomatis. Dengan tata kelola pengadaan yang lebih presisi, ruang fiskal untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tetap terjaga. Ketika langkah-langkah ini dikawal inspektorat dan partisipasi publik, Pemangkasan Dana Daerah berubah dari ancaman menjadi peluang memperkuat fondasi fiskal daerah secara berkelanjutan.
