Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional mengumumkan bahwa harga beras nasional turun di 13 provinsi per 20 Agustus 2025. Penurunan ini mencakup beras medium hingga premium, terutama di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut langkah ini menjadi bukti kerja keras pemerintah menjaga stabilitas pangan. Ia menegaskan harga beras premium turun hingga Rp1.500 per 5 kg, sesuai laporan pedagang di pasar induk. Tren harga beras nasional turun ini, menurut Amran, diyakini akan terus berlanjut berkat program distribusi SPHP oleh Bulog.
Meski demikian, beberapa daerah masih mencatat harga di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar harga beras nasional turun benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Stabilisasi Pasokan Jadi Faktor Penentu
Penurunan harga ini tidak lepas dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang sudah disalurkan ke berbagai daerah. Hingga Agustus 2025, Bulog telah mendistribusikan jutaan ton beras cadangan pemerintah, termasuk ke wilayah dengan harga beras yang cenderung tinggi.
Kebijakan ini dinilai efektif karena mampu menekan lonjakan harga beras menjelang akhir tahun. Selain itu, stok nasional yang mencapai lebih dari 3 juta ton memberi rasa aman bagi konsumen. Menteri Pertanian optimistis harga beras nasional turun akan menjadi tren yang berkelanjutan, bukan sekadar penurunan sesaat.
Pengaturan distribusi juga disesuaikan dengan kondisi panen. Di wilayah penghasil beras utama, distribusi dikurangi agar tidak merugikan petani. Sementara itu, di daerah non-penghasil, penyaluran ditingkatkan demi menyeimbangkan harga di pasar lokal.
Meski harga beras nasional turun di sebagian besar provinsi, tantangan tetap ada. Salah satunya praktik manipulasi distribusi yang bisa membuat harga melonjak kembali. Pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan terhadap jalur distribusi agar penurunan harga beras benar-benar berkelanjutan.
Baca juga : Remisi Ronald Tannur Bobrok, Keluarga Korban Kecewa
Selain itu, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk memastikan harga sesuai HET di lapangan. Konsumen diharapkan aktif melaporkan jika ada pedagang yang menjual jauh di atas harga resmi. Dengan sinergi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat, diharapkan stabilitas pangan bisa terus terjaga.
Ke depan, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang, termasuk peningkatan produktivitas petani dan penguatan cadangan pangan nasional. Semua langkah ini ditujukan agar harga beras nasional turun bukan hanya menjadi berita sesaat, melainkan kenyataan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
