Anggota DPR RI Andre Rosiade memastikan perbaikan jalan Payakumbuh–Sitangkai masuk dalam program prioritas di era pemerintahan baru. Ia menyebut anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp75 miliar telah disiapkan untuk menangani ruas sepanjang 8,59 km yang lama dikeluhkan pengguna jalan. Menurutnya, percepatan pekerjaan akan diiringi pengawasan ketat agar kualitas konstruksi sesuai standar dan manfaatnya segera dirasakan warga.
Andre juga menegaskan koordinasi lintas pihak—mulai dari Balai Jalan, Pemprov Sumbar, hingga kontraktor—akan dipadatkan agar proses lelang, mobilisasi alat, serta pembukaan awal pekerjaan bisa berlangsung tanpa hambatan. Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan kelancaran arus barang dan mobilitas warga, sekaligus menekan biaya logistik pelaku usaha lokal yang selama ini terdampak kondisi jalan.
Detail Anggaran & Tahapan Pekerjaan
Dalam keterangan resminya, Andre memaparkan paket preservasi Payakumbuh–Sitangkai akan fokus pada perbaikan struktur perkerasan, rekonstruksi titik rusak berat, peninggian elevasi pada segmen rawan genangan, serta peningkatan drainase. Pekerjaan juga mencakup marka, rambu, guardrail, dan perbaikan bahu jalan agar standar keselamatan terpenuhi. Skema pengadaan diproyeksikan tuntas cepat, kemudian dilanjutkan pelaksanaan fisik secara bertahap untuk meminimalkan gangguan lalu lintas harian.
Ia menambahkan, pemerintah pusat menyiapkan dukungan teknis lewat Balai Pelaksana Jalan dengan supervisi mutu independen. Warga diminta aktif melapor jika menemukan kendala sepanjang koridor agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dukungan ini diharapkan mempercepat pemulihan konektivitas antarkecamatan, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka akses pelayanan publik. Di titik ini, keberlanjutan program menjadi penting agar manfaat perbaikan jalan Payakumbuh–Sitangkai berdampak jangka panjang bagi ekonomi lokal.
Baca juga : Surya Paloh Nonaktifkan DPR Sahroni dan Nafa Urbach
Selain ruas utama tersebut, Andre menggarisbawahi beberapa proyek strategis lain di Sumbar: peningkatan Simpang Silaut Lio (Pesisir Selatan) senilai sekitar Rp50,3 miliar, penanganan S Sungkai–Batu Sandi (Dharmasraya) Rp13,6 miliar, serta pembangunan Jembatan Lunuk Pauh (Tanah Datar) Rp12 miliar dengan skema multiyears 2025–2026. Sinergi paket ini diproyeksikan memperkuat jaringan jalan provinsi dan kabupaten sehingga biaya angkut logistik turun, waktu tempuh berkurang, dan daya saing UMKM meningkat.
Pelaku usaha transportasi dan masyarakat pengguna berharap kontraktor menerapkan manajemen lalu lintas yang rapi, termasuk rekayasa buka-tutup dan informasi jadwal kerja di titik padat. Pemerintah daerah diminta menuntaskan pembebasan utilitas atau aset yang berpotensi menghambat. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, manfaat perbaikan jalan Payakumbuh–Sitangkai akan terasa luas: harga komoditas lebih stabil, akses pariwisata makin terbuka, dan pelayanan publik—mulai dari pendidikan hingga kesehatan—menjadi lebih mudah dijangkau. Dengan pengawasan transparan, proyek ini diharapkan menjadi contoh penanganan infrastruktur yang efektif dan akuntabel.
