Perencanaan Anggaran Proyek menjadi sorotan PKS setelah partai ini menyinggung Whoosh dan pembangunan IKN. Mereka menilai setiap tahap pendanaan harus memuat skema yang jelas, proyeksi risiko, dan manfaat publik yang terukur. PKS mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada keputusan yang didorong euforia proyek, melainkan pada data fiskal dan tolok ukur yang dapat diaudit.
Di lapangan, polemik biaya dan restrukturisasi pada proyek transportasi besar kerap dijadikan rujukan untuk mempertegas pentingnya akuntabilitas. PKS menekankan audit menyeluruh, termasuk asal-usul pinjaman, implikasi terhadap APBN, dan alternatif pembiayaan yang lebih efisien. Tujuannya, keputusan lanjutan tidak diambil karena “sudah terlanjur jalan”, melainkan karena perbandingan biaya-manfaatnya benar-benar meyakinkan bagi publik.
Risiko Fiskal dan Tata Kelola
Mega proyek membutuhkan guardrail fiskal sejak perencanaan: batas eksposur utang, trigger restrukturisasi, dan skenario terburuk bila target penumpang atau investasi turunan tak tercapai. Tanpa itu, kejutan biaya dapat merembet ke pos prioritas lain dan menekan ruang fiskal. Karena itu, evaluasi tahap awal harus menilai arus kas jangka panjang, kebutuhan subsidi operasi, serta sensitivitas terhadap perubahan suku bunga.
Perencanaan Anggaran Proyek juga mesti mengunci tata kelola pengadaan: kompetisi yang sehat, transparansi harga, dan pembagian risiko yang adil antara negara serta mitra swasta. PKS mendorong publikasi ringkas business case agar warga memahami kenapa proyek dipilih, apa indikator keberhasilan, dan kapan evaluasi tengah jalan dilakukan. Dengan demikian, keputusan lanjut atau koreksi dapat diambil lebih dini dan terukur.
Baca juga : Distribusi Bantuan Pangan KJP Rawan Calo, PKS Soroti
Manfaat ekonomi-sosial perlu ditunjukkan dengan matriks yang sederhana namun tegas: penghematan waktu tempuh, dampak ke biaya logistik, kenaikan nilai tanah yang pajaknya kembali ke daerah, serta penyerapan tenaga kerja. Perencanaan Anggaran Proyek yang baik tidak hanya memamerkan nilai investasi, tetapi juga menjelaskan beban operasi dan pemeliharaan agar tarif serta subsidi tidak membebani masyarakat.
Di sisi komunikasi, pemerintah perlu membuka milestone, status pendanaan, dan risiko utama dalam laporan berkala yang mudah diakses. Langkah ini meminimalkan spekulasi sekaligus memperkuat kepercayaan. PKS menilai, ketika Perencanaan Anggaran Proyek disusun dengan data terbuka, uji sensitivitas yang jujur, dan pengawasan independen, maka perdebatan publik menjadi produktif: warga dapat menilai manfaat nyata, sementara fiskal negara tetap aman untuk program prioritas lainnya.
