Dalam perundingan damai yang digelar di Putrajaya, Malaysia, pada 28 Juli 2025, PM Thailand sebut Kamboja tak tulus dalam menyikapi konflik perbatasan yang telah berlangsung selama lima hari terakhir. Pernyataan ini dilontarkan menjelang pertemuan bilateral tingkat tinggi antara kedua negara, yang bertujuan meredakan ketegangan dan menghentikan aksi militer di wilayah sengketa.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja memuncak sejak 24 Juli, ketika bentrokan bersenjata meletus di wilayah perbatasan. Konflik ini menewaskan sedikitnya 35 orang dan memaksa ratusan ribu warga dari kedua negara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pertempuran yang melibatkan artileri berat dan serangan udara ini disebut sebagai yang paling mematikan dalam satu dekade terakhir.
Gencatan Senjata Disepakati, Tapi Keraguan Tetap Ada
Meski gencatan senjata akhirnya disepakati pada malam 28 Juli, keraguan dari pihak Thailand tetap membayangi hasil perundingan. PM Thailand sebut Kamboja tak tulus karena menurutnya, selama beberapa hari konflik, pihak Kamboja dianggap tidak menunjukkan sikap kooperatif atau bersedia menghentikan eskalasi. Bahkan, sejumlah serangan artileri dari wilayah Kamboja masih tercatat menjelang gencatan senjata diberlakukan.
Perdana Menteri Phumtham Wechayachai dalam pernyataannya menegaskan bahwa Thailand hadir di meja perundingan bukan karena tekanan internasional, melainkan demi keselamatan rakyatnya. Ia menyebut pihaknya masih belum yakin terhadap komitmen Kamboja dalam menjalankan isi perjanjian damai tersebut secara konsisten.
“Jika kita sepakat untuk berdamai, maka harus ada itikad baik dari kedua pihak. Namun dari apa yang saya lihat, Kamboja belum menunjukkan niat yang tulus,” ungkap Phumtham saat tiba di Malaysia.
Mediasi ASEAN dan Peran Malaysia
Perundingan ini diinisiasi oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang juga menjabat sebagai Ketua ASEAN tahun ini. Malaysia mengambil peran aktif dalam mempertemukan kedua pemimpin guna mencegah meluasnya konflik di kawasan. Pertemuan trilateral tersebut akhirnya membuahkan kesepakatan untuk menghentikan segala bentuk aksi militer mulai malam 28 Juli.
Namun, meski gencatan senjata telah diumumkan, sikap saling curiga antara kedua pihak belum sepenuhnya mereda. Thailand tetap meminta jaminan konkret dari Kamboja atas pelaksanaan komitmen yang telah disepakati. Dalam pernyataan resminya, PM Thailand sebut Kamboja tak tulus bukan untuk memprovokasi, melainkan sebagai bentuk kekhawatiran terhadap masa depan keamanan regional.
Baca juga : Malaysia Turunkan Harga BBM dan Beri Bantuan RM100 untuk Warga
Pernyataan ini langsung mendapat sorotan dari media internasional dan analis politik Asia Tenggara. Banyak yang menilai, pernyataan PM Thailand bisa memperkeruh suasana pasca-perdamaian jika tidak segera diikuti dengan langkah diplomatik lanjutan yang lebih konstruktif.
Hingga kini, pengamat memperkirakan situasi masih tergolong rentan, terutama jika tak ada mekanisme pemantauan yang ketat terhadap implementasi gencatan senjata. Kamboja belum memberikan respons terbuka terhadap tudingan tersebut, namun dari pernyataan resmi yang dirilis, mereka tetap berkomitmen pada upaya perdamaian.
