Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah politik penting dengan memberikan abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Kedua keputusan ini dinilai sebagai bentuk rekonsiliasi nasional yang bertujuan memperkuat persatuan bangsa di tengah dinamika politik yang kian kompleks.
Langkah tersebut diumumkan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, dalam sebuah pernyataan resmi dari Istana. Ia menekankan bahwa Presiden menginginkan masa depan Indonesia yang inklusif, di mana semua elemen masyarakat, tanpa memandang latar belakang politik, dapat bersatu demi kemajuan bersama.
Keputusan Politik yang Sarat Makna Persatuan
Pemberian abolisi kepada Tom Lembong menghentikan proses hukum yang sempat menjeratnya terkait kasus korupsi impor gula, di mana ia sebelumnya dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Sementara itu, Hasto Kristiyanto yang terseret kasus suap mendapatkan amnesti penuh, sehingga status hukum dan hukuman yang sebelumnya membayangi dinyatakan gugur.
Keduanya merupakan figur politik dari kubu yang berbeda dengan pemerintahan Prabowo, namun kini diberi ruang untuk menyatu dalam semangat rekonsiliasi. Pemerintah menyatakan bahwa langkah ini bukan intervensi hukum, melainkan bentuk pendekatan kemanusiaan dan politik untuk mengurangi polarisasi nasional.
Juri menyebut bahwa keputusan ini juga mempertimbangkan momen peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Di samping itu, lebih dari 1.100 orang narapidana juga mendapatkan abolisi atau amnesti sebagai bagian dari kebijakan tahunan. Namun, Tom dan Hasto menjadi sorotan karena keduanya memiliki peran signifikan di pentas nasional.
Tentu saja kebijakan ini menuai berbagai tanggapan. Sebagian publik mendukung langkah Prabowo sebagai sinyal rekonsiliasi yang positif. Di sisi lain, banyak pihak terutama kalangan pegiat antikorupsi mempertanyakan apakah keputusan tersebut dapat mencoreng kredibilitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Istana Pastikan Prosedur Sesuai Konstitusi
Menanggapi kritik yang berkembang, pihak Istana menegaskan bahwa semua prosedur telah dijalankan sesuai dengan konstitusi. Pemberian abolisi dan amnesti merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan tidak memerlukan campur tangan dari lembaga yudikatif.
Juri Ardiantoro menyebut bahwa Presiden hanya menggunakan kewenangan tersebut ketika terdapat pertimbangan serius menyangkut persatuan nasional dan kepentingan jangka panjang negara. Menurutnya, bukan hanya soal hukum, tetapi juga bagaimana negara ini bisa melangkah ke depan tanpa terus terjebak pada konflik masa lalu.
Dari sisi politik, langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi untuk membangun stabilitas nasional. Dengan menghapus sekat politik antara oposisi dan pemerintahan, Presiden Prabowo mencoba merangkul semua pihak dalam satu barisan kepemimpinan nasional. Ini juga memberi sinyal bahwa pemerintahan ke depan akan bersifat inklusif dan terbuka terhadap kolaborasi lintas partai.
Kebijakan ini sekaligus mengawali era baru kepemimpinan nasional, di mana kompromi politik dijadikan fondasi untuk mempersatukan bangsa, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan hukum. Meski kontroversial, langkah ini tetap akan dikenang sebagai bagian dari transisi menuju demokrasi yang lebih matang.
