Pemberian remisi Ronald Tannur bobrok menuai gelombang kritik tajam dari publik, terutama keluarga almarhumah Dini. Mereka menilai langkah pemerintah ini sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan. Bagi keluarga korban, keputusan tersebut menegaskan bahwa hukum di Indonesia masih lemah ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
Ayah Dini menyebut, negara seakan abai terhadap penderitaan keluarga korban yang masih berjuang mencari keadilan. Ia menilai bahwa remisi bukan hanya tidak pantas diberikan, tetapi juga memperlihatkan lemahnya empati negara kepada rakyat kecil. Dengan adanya remisi Ronald Tannur bobrok, luka keluarga korban terasa semakin mendalam dan memperlihatkan wajah hukum yang belum berpihak pada kebenaran.
Reaksi keras ini juga menular ke masyarakat luas yang menilai bahwa kasus ini telah menjadi simbol ketidakadilan yang nyata. Publik berharap pemerintah segera melakukan evaluasi agar remisi tidak dijadikan alat yang melukai hati korban dan keluarga.
Kritik Terhadap Sistem Hukum
Di sisi lain, para pengamat hukum menyebut bahwa kasus ini mencerminkan bobroknya sistem hukum Indonesia. Pemberian remisi Ronald Tannur bobrok dianggap sebagai bukti nyata bahwa reformasi hukum masih jauh dari harapan. Menurut pengamat, remisi seharusnya diberikan kepada narapidana yang benar-benar layak, bukan kepada pelaku kejahatan yang masih meninggalkan luka mendalam di masyarakat.
Kritik tajam juga datang dari sejumlah aktivis yang menilai bahwa pemberian remisi telah mencoreng wajah keadilan. Mereka menegaskan, hukum seharusnya melindungi korban, bukan meringankan hukuman bagi pelaku. Dengan demikian, langkah pemerintah memberi remisi justru menimbulkan pertanyaan besar tentang keberpihakan negara.
Selain itu, kasus remisi Ronald Tannur bobrok menegaskan adanya jarak antara harapan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Jika hal ini terus dibiarkan, publik khawatir kepercayaan terhadap lembaga hukum akan runtuh. Akibatnya, masyarakat akan semakin skeptis terhadap proses peradilan yang ada.
Melihat gelombang kekecewaan yang meluas, desakan reformasi hukum kembali menguat. Masyarakat menuntut adanya aturan yang lebih ketat dalam pemberian remisi, terutama bagi pelaku tindak kejahatan serius. Kasus remisi Ronald Tannur bobrok dianggap sebagai momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme remisi di Indonesia.
Baca juga : Golkar Soroti Anggaran Pendidikan Kedinasan di APBN
Para aktivis menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi. Remisi tidak boleh dijadikan sarana untuk menguntungkan pihak tertentu, melainkan benar-benar diberikan atas dasar kelayakan dan kemanusiaan. Jika tidak ada perbaikan, publik menilai tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang kembali.
Dengan terus digaungkannya kritik, publik berharap pemerintah dan lembaga hukum segera mengambil langkah nyata. Kasus remisi Ronald Tannur bobrok harus menjadi pelajaran berharga agar sistem hukum ke depan lebih berpihak kepada korban dan menegakkan rasa keadilan yang sejati.
