Rotasi Kepala Sekolah Jabar diumumkan dalam pelantikan di Gedung Sate, Bandung, sebagai langkah penataan layanan pendidikan yang lebih dekat dengan warga. Kebijakan ini menekankan pemerataan pengalaman kepemimpinan, perbaikan koordinasi lintas wilayah, dan efisiensi perjalanan dinas agar kepala sekolah lebih fokus pada mutu pembelajaran. Penempatan dekat domisili diharapkan mempercepat respons terhadap kebutuhan orang tua dan siswa, sekaligus mendorong stabilitas manajemen di satuan pendidikan.
Di sisi tata kelola, pemerintah provinsi menargetkan masa transisi yang singkat, pemetaan kebutuhan guru, dan penataan administrasi yang rapi. Mekanisme evaluasi kinerja akan dipadukan dengan supervisi rutin, pendampingan kurikulum, serta pelaporan digital yang mudah ditelusuri. Dengan dukungan pengawas, komite sekolah, dan dinas kabupaten atau kota, rotasi diproyeksikan menekan persoalan klasik seperti kekosongan jabatan, tumpang tindih tugas, dan keterlambatan layanan kepada peserta didik.
Alasan Kebijakan dan Dampak Pelayanan
Kebijakan rotasi dirancang untuk menyelaraskan kebutuhan sekolah dengan kompetensi pimpinan, memperkuat jalinan sosial di lingkungan tugas, dan mengurangi beban mobilitas. Penempatan yang lebih dekat diharapkan meningkatkan intensitas pembinaan guru, mempercepat penyelesaian masalah harian, dan memperjelas akuntabilitas kepada warga. Rotasi Kepala Sekolah Jabar juga diposisikan untuk membuka ruang promosi yang adil, sekaligus menjaga kesinambungan program prioritas di tingkat satuan pendidikan.
Dinas pendidikan menyiapkan panduan kerja seratus hari yang menekankan tiga indikator: stabilitas proses belajar, disiplin administrasi, dan partisipasi orang tua. Sekolah diminta menyusun rencana aksi sederhana dengan target terukur seperti ketepatan laporan, ketercapaian proyek literasi, dan peningkatan kehadiran siswa. Rotasi Kepala Sekolah Jabar akan dipantau melalui kanal pelaporan daring, sehingga keluhan masyarakat dapat ditindak cepat tanpa birokrasi berbelit. Transparansi data diprioritaskan agar publik mengetahui perkembangan layanan.
Baca juga : Pemangkasan Dana Daerah DPR Minta Tiru DKI dan Bandung
Pada tahap pelaksanaan, dinas mengutamakan serah terima dokumen, sinkronisasi program sekolah, serta penyesuaian jadwal pembelajaran agar tidak mengganggu proses mengajar. Kepala sekolah baru diminta memetakan kebutuhan sarpras, memastikan distribusi jam mengajar yang adil, dan memperkuat komunikasi dengan komite serta pengawas. Dukungan teknologi, seperti aplikasi kehadiran dan arsip digital, diaktifkan untuk memangkas waktu administrasi dan mempercepat pengambilan keputusan.
Tantangan tetap ada, terutama pada sekolah yang jauh dari pusat layanan atau memiliki formasi penuh sehingga penempatan dilakukan di wilayah terdekat. Karena itu, dinas menyiapkan skema pendampingan lintas sekolah, pengelolaan transportasi, serta pelatihan manajemen risiko untuk menjaga kualitas layanan. Rotasi Kepala Sekolah Jabar akan dievaluasi berkala; bila indikator menyimpang, penyesuaian penugasan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan pemerataan dan kepentingan siswa. Target akhirnya adalah mutu pembelajaran yang konsisten dan inklusif di seluruh kabupaten dan kota.
