40 Sekolah Swasta Terlibat Uji Coba
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap menggelar uji coba program sekolah swasta gratis Jakarta mulai tahun ajaran baru. Kebijakan ini muncul sebagai solusi untuk menampung siswa yang tidak berhasil masuk ke sekolah negeri karena keterbatasan kuota. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan, sebanyak 40 sekolah swasta sudah ditunjuk untuk ikut serta dalam program uji coba ini.
Program sekolah swasta gratis Jakarta akan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu. Biaya yang ditanggung pemerintah mencakup uang pangkal, SPP, hingga keperluan non-akademik tertentu. Dengan begitu, siswa dari keluarga prasejahtera tetap mendapatkan akses pendidikan meski tidak tertampung di sekolah negeri.
Menurut pihak Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah yang dipilih sebagai pilot project kebanyakan berada di wilayah yang minim keberadaan sekolah negeri. Ini dilakukan agar akses pendidikan bisa lebih merata. Meski begitu, Pemprov DKI tetap menunggu kepastian regulasi berupa Peraturan Presiden agar pelaksanaan sekolah swasta gratis Jakarta dapat berjalan lancar.
Anggaran dan Teknis Pelaksanaan
Pemprov DKI Jakarta memastikan dana untuk program sekolah swasta gratis Jakarta sudah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Konsep pembiayaan dirancang serupa dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah berjalan, hanya saja difokuskan pada sekolah swasta. Skema ini juga terinspirasi dari kebijakan serupa yang lebih dulu dijalankan di Kota Tangerang.
Dalam skema ini, dana akan dikucurkan secara bertahap setiap triwulan langsung ke rekening sekolah. Jumlah dana yang diterima bergantung pada jumlah siswa penerima manfaat di setiap sekolah swasta yang ikut program. Pemprov berharap langkah ini dapat mencegah praktik pungutan liar yang sering menjadi masalah di sekolah swasta.
Namun demikian, pelaksanaan program sekolah swasta gratis Jakarta juga memerlukan pengawasan ketat. Pengawasan akan dilakukan agar dana benar-benar digunakan sesuai peruntukan. Pemerintah pun akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam proses audit.
Respon Masyarakat dan Tantangan
Program sekolah swasta gratis Jakarta disambut baik banyak pihak, termasuk orang tua siswa dan kalangan DPRD DKI Jakarta. Mereka menilai kebijakan ini bisa menjadi solusi mengatasi masalah daya tampung sekolah negeri. Terlebih, biaya sekolah swasta sering kali menjadi kendala bagi keluarga dengan ekonomi terbatas.
Meski demikian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah seleksi penerima manfaat. Pemerintah harus memiliki data akurat agar penerima program benar-benar siswa yang membutuhkan. Selain itu, keberlangsungan program jangka panjang juga menjadi perhatian, mengingat pembiayaan memerlukan anggaran yang tidak kecil.
Sejumlah pihak juga mengingatkan potensi masalah kualitas pendidikan. Meski biaya ditanggung pemerintah, sekolah swasta harus tetap menjaga standar pengajaran agar siswa tidak merasa seperti “kelas dua.” Pemprov DKI pun berjanji akan memantau kualitas proses belajar mengajar di sekolah-sekolah peserta program sekolah swasta gratis Jakarta.
Apabila program sekolah swasta gratis Jakarta berjalan sukses, banyak pihak berharap kebijakan ini bisa dijadikan model nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi juga memperkuat dasar hukum bahwa pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, harus diakses tanpa biaya.
Baca juga : DKI Dorong PIK Kelola Sampah Mandiri Demi Kurangi Beban Bantargebang
Langkah uji coba ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi hak pendidikan bagi setiap warga. Bukan hanya untuk siswa yang tertampung di sekolah negeri, tetapi juga bagi mereka yang sempat terpinggirkan karena keterbatasan ruang belajar.
Kesimpulannya, sekolah swasta gratis menjadi harapan baru bagi pemerataan pendidikan di ibu kota. Meski masih banyak tantangan, kebijakan ini membuka peluang besar agar tidak ada lagi anak Jakarta yang tertinggal hanya karena faktor biaya.
