Sidak Bank Purbaya memicu perdebatan tentang batas kewenangan pengawasan sektor keuangan ketika inspeksi mendadak dilakukan ke bank-bank yang menampung dana pemerintah. Purbaya menjelaskan kehadirannya selalu bersama unsur pengawas terkait dan berfokus pada efektivitas penyaluran, transparansi pelaporan, serta akuntabilitas tata kelola. Pemeriksaan lapangan dipilih agar hambatan teknis di cabang maupun kantor pusat dapat diurai cepat tanpa menunggu rapat formal.
Di sisi lain, protes sebagian pihak menilai inspeksi berpotensi menimbulkan salah tafsir publik atas independensi perbankan. Pemerintah merespons dengan menegaskan proses dilakukan sesuai koridor hukum dan tidak menyentuh kewenangan prudensial otoritas lain. Penekanan pada koordinasi antarlembaga, jadwal klarifikasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut diharapkan menjaga kepercayaan pasar. Pendekatan ini dimaksudkan memastikan serapan dana mendukung pemulihan ekonomi tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Wewenang Pengawasan dan Alasan Inspeksi
Poin utama dari Sidak Bank Purbaya adalah memastikan dana pemerintah yang ditempatkan di bank benar-benar mengalir ke sektor prioritas, seperti pembiayaan perumahan, UMKM, dan proyek strategis. Inspeksi tatap muka memungkinkan pengambil kebijakan melihat langsung antrean kredit, hambatan komite risiko, dan ketersediaan likuiditas di cabang. Dengan begitu, data laporan bulanan bisa dipadankan dengan fakta lapangan sehingga penyaluran tidak tersendat karena masalah prosedural.
Koordinasi dengan otoritas terkait dijalankan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pemeriksaan diarahkan pada process audit penyaluran dan bukan pada penilaian kesehatan bank yang berada di ranah regulator prudensial. Tim juga mendorong penyempurnaan service level agreement, standar verifikasi debitur, dan percepatan turnaround time kredit. Dalam konteks ini, Sidak Bank Purbaya ditekankan sebagai alat troubleshooting operasional yang bersifat korektif, bukan instrumen penindakan, sehingga atmosfer pasar tetap kondusif dan kepercayaan deposan terjaga.
Baca juga : Pernyataan Purbaya Kilang Picu Respons Publik
Bagi industri, Sidak Bank Purbaya mendorong bank memperbaiki arus proses dari analisis hingga pencairan. Bank diminta menampilkan pipeline kredit, kualitas agunan, serta kesiapan sistem pelaporan agar data yang diteruskan ke pemerintah konsisten dan dapat diaudit. Efek jangka pendeknya adalah percepatan permintaan dokumen dan pengetatan checklist, namun jangka panjang diharapkan meningkatkan disiplin implementasi dan akurasi target penyaluran.
Pemerintah merencanakan follow-up terjadwal berupa rapat teknis, timeline koreksi, dan publikasi indikator kinerja yang mudah dipantau. Kinerja akan diukur dari rasio realisasi terhadap target, waktu penyelesaian berkas, dan penurunan bottleneck di cabang. Jika hambatan bersifat kebijakan, penyesuaian aturan akan dipertimbangkan tanpa mengorbankan kehati-hatian kredit. Dengan tata kelola yang makin transparan, Sidak Bank Purbaya diharapkan menutup celah salah komunikasi, memperkuat akuntabilitas penempatan dana pemerintah, dan menjaga stabilitas keuangan sambil tetap mendorong pertumbuhan nyata di sektor riil.
