Sidak Bea Cukai yang dipimpin Purbaya di Tanjung Perak menyorot kesenjangan ekstrem antara nilai deklarasi dan harga jual di marketplace, dari Rp117 ribu menjadi Rp40–50 juta. Ia menyebut temuan ini tidak masuk akal, meminta dokumen impor dibuka, dan menegaskan perlunya pembuktian ilmiah lewat pengujian barang. Purbaya juga meminta Bea Cukai menelusuri alur transaksi agar pola penghindaran dapat dipetakan, termasuk keterlibatan pemasok dan penerima manfaat. Tujuannya, memastikan penerimaan negara tidak bocor sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat.
Di lokasi, Purbaya menargetkan integrasi hasil pemeriksaan ke pusat komando agar anomali segera terdeteksi dan diintervensi. Ia memerintahkan audit importir yang berulang melaporkan nilai terlalu rendah, serta mengaktifkan container scanner di titik rawan. Dengan demikian, Sidak Bea Cukai tidak berhenti pada sorotan publik, melainkan berlanjut ke perbaikan sistemik berbasis data. Langkah ini diharapkan mengoreksi perilaku pelaku usaha nakal tanpa mengganggu kelancaran arus barang yang patuh aturan.
Modus Undervaluasi dan Dampaknya ke Pasar
Tim di lapangan menjelaskan, praktik yang diduga terjadi berawal dari pelaporan nilai barang yang jauh di bawah harga pasar untuk menekan bea masuk dan pajak. Setelah lolos, barang dijual kembali dengan margin besar sehingga persaingan menjadi tidak adil bagi importir yang patuh. Dalam kasus Tanjung Perak, Purbaya meminta sampel dibandingkan dengan harga rujukan global dan rekam jejak pemasok. Dengan cara ini, otoritas dapat memisahkan kesalahan administratif dari niat curang yang merugikan negara.
Sidak Bea Cukai juga bertujuan memotong insentif atas pelaporan fiktif melalui pemeriksaan acak yang dirancang cerdas. Purbaya mendorong pengayaan risk engine dengan data marketplace, logistik, dan perbankan agar flag otomatis lebih presisi. Ia menekankan pentingnya transparansi proses, termasuk pemberitahuan hak banding bagi pelaku yang kooperatif. Pendekatan ini menjaga kepercayaan bisnis sekaligus memberikan efek jera bagi pihak yang sengaja mengakali nilai pabean.
Baca juga : Dana Pemda Mengendap Rp234 T Dipastikan Akurat
Purbaya menagih dashboard nasional yang menampilkan hasil scan, nota pembanding, dan status investigasi secara waktu nyata. Tujuannya agar pusat bisa mengawal temuan daerah seperti Tanjung Perak tanpa jeda pelaporan manual. Di sisi taktis, Bea Cukai akan memprioritaskan jalur pemeriksaan untuk komoditas berisiko tinggi dan memperkuat koordinasi dengan balai laboratorium. Dengan dukungan itu, Sidak Bea Cukai menjadi pengungkit konsistensi antara aturan tertulis dan praktik di lapangan.
Penegakan juga menyasar kepatuhan administrasi: kewajiban menyimpan bukti pembayaran, kontrak pemasok, serta katalog harga. Purbaya meminta sanksi proporsional—mulai denda hingga pembekuan izin—bagi importir yang terbukti berulang melakukan pelanggaran. Pemerintah menyiapkan kanal klarifikasi agar pelaku usaha yang patuh tidak terbebani pemeriksaan berkepanjangan. Jika eksekusi kebijakan konsisten, Sidak Bea Cukai dapat memulihkan penerimaan, menyehatkan harga, dan memulihkan kepercayaan publik pada perdagangan lintas batas.
