Sidang putusan UU TNI di Mahkamah Konstitusi digelar terbuka untuk umum dengan agenda pengucapan putusan atas lima perkara uji formil. Sidang berlangsung di Gedung MK, Jakarta, disaksikan pemohon, kuasa hukum, serta perwakilan pemerintah dan DPR. Penataan keamanan diperketat, sementara media ditempatkan di area khusus untuk menjaga kelancaran persidangan.
Momentum ini menarik sorotan karena hasilnya dapat memengaruhi arsitektur legislasi sektor pertahanan. MK akan membacakan pokok permohonan, pertimbangan hukum, dan amar putusan secara bergiliran oleh para hakim konstitusi. Publik menanti arah putusan—diterima, ditolak, atau tidak dapat diterima—serta alasannya, termasuk soal partisipasi publik dan kepatuhan prosedur pembentukan undang-undang.
Agenda, Alur Persidangan, dan Isu Krusial
Rangkaian persidangan dimulai dengan pembacaan identitas perkara, ringkasan dalil, hingga jawaban para pihak. Hakim lalu menyampaikan pertimbangan yang mencakup legal standing pemohon, pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta bukti persidangan yang diajukan. Untuk menjaga ketertiban, akses ke ruang sidang dibatasi sesuai kapasitas, sementara siaran langsung disiapkan agar publik tetap bisa mengikuti proses.
Di level substansi, isu krusial berkutat pada apakah proses legislasi memenuhi prasyarat keterbukaan, partisipasi bermakna, dan kesesuaian tahapan formil. Panel hakim juga menilai dokumen risalah, jadwal rapat, dan sinkronisasi naskah yang diajukan saat pembahasan di parlemen. Hasil sidang putusan UU TNI akan menjadi rujukan standar uji formil ke depan, terutama menyangkut batas kewenangan lembaga pembentuk undang-undang dan ukuran objektif “keterbukaan” yang selama ini menjadi perdebatan para ahli.
Baca juga : TNI dan Ferry, klarifikasi isi komunikasi TNI Ferry
Apapun amar yang dibacakan, implikasinya langsung terasa. Jika permohonan dikabulkan—baik seluruhnya maupun sebagian—MK dapat menyatakan proses pembentukan undang-undang bertentangan dengan UUD dan memerintahkan perbaikan prosedural dalam tenggat tertentu. Jika ditolak atau tidak dapat diterima, norma yang diuji tetap berlaku dan fokus berpindah ke pengawasan implementasi oleh pemerintah serta DPR.
Sesudah sidang, majelis mengunggah naskah lengkap putusan untuk dibaca publik. Para pihak lazim memberi pernyataan resmi, sementara peneliti hukum tata negara menganalisis rasionalitas pertimbangan hakim, termasuk bila ada pendapat berbeda. Pemerintah dan parlemen diharapkan menindaklanjuti rekomendasi, terutama yang menyentuh kualitas partisipasi publik dan kepastian prosedur legislasi. Dengan pijakan itu, sidang putusan UU TNI diharapkan memperkuat kepastian hukum, memperjelas standar uji formil, dan menjaga akuntabilitas pemangku kebijakan dalam pembentukan undang-undang strategis.
