Pemerintah terus melakukan langkah efisiensi untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia untuk tahun 2025 akan mengalami pemangkasan signifikan sebesar Rp 8,9 triliun. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih disiplin dan tepat sasaran.
Menurut Sri Mulyani, pemangkasan tersebut bertujuan untuk menekan pengeluaran negara pada pos-pos yang dianggap tidak terlalu mendesak. Namun, ia memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak akan mengganggu pelayanan publik atau program-program strategis yang menjadi prioritas Kemenkeu. Langkah ini diambil agar APBN tetap sehat di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.
Pemangkasan anggaran di tubuh Kemenkeu dilakukan secara selektif. Belanja operasional yang tidak mendesak menjadi sasaran utama, termasuk perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, dan belanja seremonial. Selain untuk menghemat pengeluaran negara, langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah serius dalam menerapkan efisiensi, dimulai dari kementerian yang mengelola keuangan negara.
Fokus Pemangkasan Anggaran Operasional
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari total pagu anggaran Kemenkeu yang awalnya sebesar Rp 53,19 triliun, kini menjadi sekitar Rp 42,82 triliun setelah pemangkasan. Penghematan terbesar terjadi pada pos belanja barang, yang meliputi berbagai kebutuhan operasional kementerian.
Beberapa pos pengeluaran yang mengalami pemangkasan cukup besar, antara lain:
- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK): Turun dari Rp 213 miliar menjadi hanya Rp 42,2 miliar.
- Belanja Seremonial: Dipangkas dari Rp 7,8 miliar menjadi Rp 3,3 miliar.
- Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek): Dari Rp 24,7 miliar menjadi Rp 4 miliar, sebagian dialihkan ke platform daring.
- Perjalanan Dinas: Hanya dialokasikan setengah dari anggaran semula yang mencapai Rp 1,53 triliun.
Langkah efisiensi ini mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meminimalkan pengeluaran yang tidak mendesak. Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan Kemenkeu, terutama dalam hal pengawasan penerimaan negara, pengelolaan utang, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pihak Kemenkeu juga tengah mendorong pemanfaatan teknologi digital guna menggantikan sejumlah kebutuhan tatap muka, seperti rapat atau pelatihan. Ini diharapkan dapat menekan biaya sekaligus meningkatkan efisiensi kerja.
Dampak dan Tantangan Kebijakan Efisiensi
Walau dianggap sebagai langkah positif dalam menjaga disiplin fiskal, pemangkasan anggaran Kemenkeu tidak lepas dari tantangan. Beberapa pihak mempertanyakan apakah pengurangan anggaran tidak akan berdampak pada kinerja birokrasi. Pasalnya, banyak kegiatan operasional yang memang dibutuhkan untuk menjaga kelancaran kerja lembaga.
Sri Mulyani optimistis efisiensi ini dapat berjalan tanpa mengganggu fungsi utama Kemenkeu. Ia meyakinkan bahwa belanja strategis tetap akan dipertahankan, seperti pembiayaan sistem teknologi informasi yang mendukung layanan pajak, bea cukai, serta pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, pemangkasan anggaran ini menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas. Pemerintah menargetkan penghematan belanja negara hingga mencapai Rp 306,7 triliun pada tahun 2025. Dana tersebut diharapkan dapat dialihkan ke sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan sosial.
Ekonom menilai langkah Kemenkeu cukup tepat sebagai contoh bagi kementerian lain agar turut melakukan penghematan. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan, agar pemangkasan tidak menurunkan kualitas layanan publik atau menghambat program reformasi birokrasi.
Proyeksi Anggaran ke Depan
Meski anggaran Kemenkeu dipangkas tahun depan, pemerintah tetap mengajukan pagu indikatif sebesar Rp 47,13 triliun untuk tahun 2026, di luar Badan Layanan Umum (BLU) yang dialokasikan sekitar Rp 4,88 triliun. Artinya, total anggaran Kemenkeu di 2026 bisa mencapai Rp 52,02 triliun.
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan fungsi utama lembaga. Fokus ke depan akan diarahkan pada belanja prioritas, termasuk transformasi digital dan penguatan pelayanan publik. Sri Mulyani berharap langkah efisiensi ini dapat menjadi budaya kerja baru di lingkungan birokrasi, sekaligus menjadi fondasi kuat untuk pengelolaan APBN yang lebih sehat dan berkesinambungan.
Dengan langkah penghematan ini, Kemenkeu diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya dengan anggaran yang lebih ramping namun tetap efektif. Langkah ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang mungkin muncul di masa mendatang.
