Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani persoalan Papua, terutama percepatan pembangunan dan penanganan isu hak asasi manusia (HAM). Keputusan ini diumumkan sebagai bentuk komitmen pemerintahan baru untuk menangani masalah Papua secara lebih terfokus dan mendalam.
Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa Gibran tidak hanya diberi tanggung jawab administratif, tetapi juga akan melakukan kunjungan langsung ke Papua. Bahkan, muncul wacana Gibran membuka kantor perwakilan wakil presiden di Papua untuk memastikan koordinasi kebijakan berjalan lebih efektif.
Peluang dan Tantangan Bagi Gibran
Penugasan ini dinilai sebagai peluang besar bagi Gibran untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin nasional. Dengan menangani isu Papua, Gibran berkesempatan membuktikan dirinya mampu mengelola persoalan kompleks yang selama puluhan tahun menjadi tantangan pemerintah pusat.
Isu Papua tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga terkait konflik sosial, politik, dan HAM. Dari pembangunan jalan Trans-Papua, fasilitas kesehatan, hingga penyelesaian kasus-kasus kekerasan di daerah konflik, semuanya menuntut solusi komprehensif. Gibran harus memastikan tidak hanya proyek fisik yang berjalan, tetapi juga tercipta rasa aman dan keadilan bagi masyarakat Papua.
Namun, tantangan bagi Gibran tidak kecil. Banyak pengamat mengingatkan, penanganan Papua kerap gagal bukan karena kurangnya program, melainkan lemahnya pelaksanaan, koordinasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Kunjungan pejabat pusat sering dianggap hanya seremonial tanpa tindak lanjut nyata.
Selain itu, muncul kritik bahwa penugasan Gibran bisa bermuatan politik. Sejumlah pihak menilai, tugas khusus ini bisa menjadi panggung bagi Gibran memperkuat citra kepemimpinannya menjelang kontestasi politik mendatang. Terlebih, Gibran adalah putra Presiden Joko Widodo, yang semasa jabatannya juga banyak melakukan kunjungan ke Papua.
Harapan Masyarakat dan Arah Kebijakan
Masyarakat Papua, serta publik nasional, tentu menaruh harapan besar pada langkah-langkah nyata yang akan diambil Gibran. Apalagi, pemerintah menargetkan penurunan ketimpangan ekonomi antara Papua dan wilayah lain di Indonesia.
Pemerintah pusat berharap kehadiran Gibran bisa mempercepat implementasi berbagai program strategis, seperti:
- Pembangunan infrastruktur dasar: jalan, jembatan, listrik, dan air bersih.
- Peningkatan layanan publik: sekolah, rumah sakit, serta fasilitas sosial.
- Penyelesaian masalah HAM dan pendekatan dialog untuk meredakan konflik.
Yusril menekankan bahwa keberhasilan Gibran akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta tokoh adat dan masyarakat sipil di Papua. Tanpa koordinasi yang solid, penanganan masalah Papua dikhawatirkan hanya menjadi retorika politik.
Baca Juga : Sikap Fraksi DPR atas Surat Pemakzulan Gibran, Peta Politik Jelang Paripurna Menegang
PDIP, partai tempat Gibran berkiprah, mendukung penuh langkah ini. Namun, mereka mengingatkan bahwa kunci sukses adalah keberanian mendengar aspirasi masyarakat Papua, bukan hanya sekadar membuat program-program bersifat top-down.
Tugas khusus yang diemban Gibran Rakabuming Raka menjadi ujian serius bagi kepemimpinannya. Ini bukan sekadar soal proyek pembangunan, tetapi juga menyangkut keadilan, kepercayaan, dan kesejahteraan rakyat Papua. Jika Gibran berhasil menunjukkan capaian nyata, hal ini bisa menjadi tonggak penting dalam karier politiknya, sekaligus membawa perubahan positif bagi Papua.
Sebaliknya, jika hanya berhenti pada kunjungan simbolis dan pidato, penugasan ini bisa memunculkan kekecewaan baru. Masyarakat kini menanti langkah nyata, bukan sekadar retorika politik.
