Kebijakan pemerintah menempatkan Dana Rp200 Triliun Bank di perbankan Dana Himbara memunculkan reaksi beragam dari kalangan ekonom. Langkah itu dipandang sebagai upaya mendongkrak likuiditas, mempercepat penyaluran kredit, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa penempatan dana besar ini tidak akan efektif jika tidak diikuti langkah kebijakan komplementer.
Ekonom menilai masih ada tantangan dalam penyerapan kredit di sektor riil. Pertumbuhan pinjaman per Agustus baru mencapai 7,56 persen secara tahunan, sementara rasio dana kredit belum terserap (undisbursed loan) tercatat tinggi. Artinya, meski dana mengalir deras ke bank, permintaan kredit dari dunia usaha belum optimal. Jika kondisi ini tidak diatasi, maka Dana Rp200 Triliun Bank berpotensi hanya menjadi tambahan likuiditas tanpa mendorong aktivitas produktif.
Pemerintah, lewat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat permodalan dan menjaga kepercayaan pasar. Namun, efektivitasnya tetap tergantung pada seberapa cepat dunia usaha memanfaatkan fasilitas kredit yang tersedia.
Tantangan Penyerapan Kredit dan Dorongan Ekonom
Ekonom dari berbagai lembaga riset menegaskan bahwa Dana Rp200 Triliun Bank harus diikuti dengan kebijakan yang mampu menggerakkan sektor riil. Likuiditas melimpah di perbankan tidak otomatis berarti kredit meningkat, terutama jika dunia usaha masih menahan ekspansi akibat lemahnya permintaan domestik.
Beberapa faktor penghambat penyerapan kredit antara lain kepercayaan investor yang belum pulih, konsumsi rumah tangga yang melemah, serta tingginya risiko global. Untuk itu, ekonom menyarankan agar pemerintah memperkuat stimulus fiskal, mempercepat belanja infrastruktur, dan menciptakan regulasi ramah investasi. Dengan kombinasi kebijakan itu, sektor usaha akan terdorong mengajukan kredit produktif.
Selain itu, bank diminta lebih agresif menyalurkan dana ke sektor prioritas seperti UMKM, pertanian, dan manufaktur. Dukungan bunga kredit rendah dan program penjaminan pemerintah diharapkan mampu memperluas jangkauan. Tanpa langkah ini, Dana Rp200 Triliun Bank hanya akan tersimpan sebagai cadangan, tanpa memberi dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi.
Publik berharap penempatan Dana Rp200 Triliun Bank mampu menggerakkan perekonomian secara nyata. Jika dimanfaatkan optimal, kebijakan ini bisa mempercepat perputaran modal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, jika dunia usaha masih ragu, likuiditas hanya akan berputar di sistem keuangan tanpa manfaat signifikan bagi rakyat.
Baca juga : Penempatan Dana Himbara, Klarifikasi Hukum dan Dampak
Pemerintah perlu memastikan koordinasi erat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan perbankan nasional. Kebijakan makroprudensial longgar, insentif fiskal, serta reformasi regulasi akan menjadi kunci agar penempatan dana besar benar-benar efektif. Dengan strategi terpadu, Dana Rp200 Triliun Bank bisa menjadi momentum memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Ke depan, transparansi dan evaluasi berkala penting dilakukan agar publik melihat hasil nyata. Pertumbuhan kredit yang sehat, peningkatan investasi, dan pemulihan konsumsi akan menjadi tolok ukur sukses kebijakan ini. Jika terwujud, maka kebijakan penempatan dana jumbo di perbankan akan dipandang sebagai langkah strategis yang memberi manfaat luas bagi perekonomian Indonesia.
