Revisi UU Haji, Syarat PPIH Diatur Permenu

Panitia Kerja (Panja) DPR bersama pemerintah menyetujui perubahan penting dalam revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Salah satu poin utama adalah bahwa syarat PPIH diatur permenu, bukan lagi ditetapkan dalam undang-undang. Perubahan ini dinilai akan membuat aturan lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan tanpa harus menunggu revisi UU. Sebelumnya, syarat untuk menjadi Panitia […]